Coffee Morning di PWI Bekasi Raya, Kanim Bekasi Paparkan Layanan Publik Berintegritas

Coffee Morning di PWI Bekasi Raya, Kanim Bekasi Paparkan Layanan Publik Berintegritas

Redaksi       Comment   

 

Bekasi - Analisa Rakyat News -

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksana bersama jajaran melakukan kunjungan kerja sekaligus Coffee Morning di Sekretariat PWI Bekasi Raya, Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi antara Imigrasi dan insan pers di Bekasi.

Dalam kunjungannya, Anggi Wicaksana disambut langsung Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, SH, didampingi Sekretaris Michael LL Lengkong, Wakil Ketua I Sarigokma Siregar, Wakil Ketua II Ewwy Widiansyah, Wakil Ketua III L. Budiarto atau Budhie Uban, serta jajaran pengurus dan anggota.

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin menyampaikan apresiasi atas silaturahmi yang dilakukan jajaran Imigrasi Bekasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara lembaga pemerintah dan insan pers harus terus dipererat demi keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, selamat datang Pak Kanim. Terima kasih telah berkunjung ke Sekretariat PWI Bekasi Raya. Kami sangat mengapresiasi sinergi yang terus terjalin,” ujar Ade.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanim Bekasi Anggi Wicaksana turut mengapresiasi sambutan hangat dari PWI Bekasi Raya. Dirinya berharap hubungan baik yang sudah terbangun dapat terus dijaga melalui kolaborasi positif ke depan.

“Alhamdulillah, kami diterima dengan baik. Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat kerja sama dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ucap Anggi.

Dalam pemaparannya, Anggi menjelaskan profil Kantor Imigrasi Bekasi yang menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat. Wilayah kerja yang luas mencakup Kota Bekasi dengan 12 kecamatan serta Kabupaten Bekasi dengan 23 kecamatan, ditambah keberadaan lebih dari 10.000 perusahaan dan 11 kawasan industri internasional di dalamnya.

Menurutnya, tantangan pelayanan keimigrasian di Bekasi cukup besar sehingga pihaknya terus melakukan peningkatan layanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.

Anggi juga membeberkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target pada 2025.

“PNBP kami tahun 2025 ditargetkan Rp61,59 miliar, dan hingga Oktober telah terealisasi mencapai 155,42 persen atau sekitar Rp95,72 miliar,” ungkapnya.

Selain itu, Anggi memaparkan inovasi pelayanan unggulan Kanim Bekasi, di antaranya:

1. Pelayanan tanpa jeda untuk WNI dan WNA

2. Layanan Paspor di hari Sabtu di Grand Metropolitan dan ULP Cibubur

3. Pengiriman Paspor via Tokopedia (dikelola Koperasi)

4. Nomor antrean dengan pantauan real time

5. Layanan Paspor tanpa fotokopi syarat dokumen

6. E-BAP untuk penanganan paspor hilang dan rusak

Anggi menegaskan bahwa inovasi layanan yang terus dikembangkan adalah upaya menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Acara Coffee Morning ditutup dengan diskusi santai antara jajaran Imigrasi Bekasi dan insan pers mengenai pengawasan orang asing dan peran media dalam mendukung keamanan wilayah.

( Red/AR )

Kapolres Metro Bekasi Pimpin Apel Gabungan Satpam Jababeka untuk Kesiapan PAM Nataru 2025–2026

Kapolres Metro Bekasi Pimpin Apel Gabungan Satpam Jababeka untuk Kesiapan PAM Nataru 2025–2026

Redaksi       Comment   

 

Cikarang - Analisa Rakyat News -

Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Mustofa, S.I.K., M.H., memimpin apel gabungan personel Polres Metro Bekasi bersama satuan pengamanan (satpam) Kawasan Industri Jababeka dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Selasa (02/12/2025). Kegiatan berlangsung di Lapangan Botanical Jababeka mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB.

Apel turut dihadiri jajaran pejabat utama Polres Metro Bekasi serta perwakilan manajemen Jababeka, termasuk Mayjend TNI (Purn) Sumardi selaku Head City Council Jababeka, Direktur Jababeka Vega Violita, dan GM Jababeka Riki Aditya.

Dalam arahannya, Kapolres Mustofa menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, manajemen kawasan, dan seluruh petugas keamanan industri. Ia meminta satpam untuk meningkatkan kewaspadaan di titik-titik strategis, memperkuat komunikasi lintas pihak, serta segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Polsek maupun Polres.

Kapolres juga menekankan bahwa stabilitas keamanan kawasan industri merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kesiapsiagaan dan profesionalitas seluruh unsur pengamanan, ia optimistis situasi kondusif dapat terus terjaga, termasuk menghadapi potensi dinamika menjelang penetapan UMK 2026.

Apel ditutup dengan harapan agar seluruh personel tetap solid, kompak, dan mengedepankan pelayanan terbaik demi terciptanya keamanan kawasan industri di Kabupaten Bekasi. 

( Red/Ersya )

Sekjen IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, Bongkar Dugaan Permainan Proyek Lapangan Bola Sukatani: “Kami Akan Laporkan ke APH”

Sekjen IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, Bongkar Dugaan Permainan Proyek Lapangan Bola Sukatani: “Kami Akan Laporkan ke APH”

Redaksi       Comment   

 

Sukatani - Analisa Rakyat News - 

Proyek pembangunan lapangan bola di depan Kantor Kecamatan Sukatani kini berada dalam sorotan tajam. IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi mengungkap dugaan kuat adanya penyimpangan spesifikasi dan lemahnya fungsi pengawasan pada proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tersebut.

Sekjen IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah atau yang akrab disapa Jikar, menilai pekerjaan yang berjalan saat ini jauh dari standar teknis. Ia menyebut bahwa material yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan terindikasi menggunakan tanah berkualitas rendah.

“Material dasar saja sudah melenceng. Ini pakai tanah murahan, bukan tanah super sesuai spesifikasi. Pekerja tidak memakai APD, papan proyek tidak ada, dan pekerjaan sudah berjalan lama tanpa kejelasan. Ini proyek publik, bukan proyek sembunyi-sembunyi,” tegas Jikar.

Temuan tersebut, kata Jikar, berpotensi bertentangan dengan Permenpora Nomor 150 Tahun 2015 mengenai standar teknis sarana olahraga, serta Permenpora Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman penyediaan prasarana olahraga.

“Standarnya sudah jelas dalam regulasi. Kalau tidak dipenuhi, berarti ada ketidakberesan. Dan sesuatu itu harus diungkap,” ujarnya.

Pertanyakan Pengawasan Dinas Terkait

IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi juga menyoroti mandeknya fungsi pengawasan dari OPD teknis, khususnya karena proyek ini memakai uang rakyat melalui APBD.

“Kalau pengawasan benar berjalan, tidak mungkin kualitas material seperti itu lolos. Jangan sampai ini proyek yang hanya bagus di proposal tapi buruk di lapangan,” tegasnya.

Jikar menambahkan bahwa masyarakat Sukatani berhak mendapatkan fasilitas olahraga yang dibangun secara layak dan transparan.

Berpotensi Melanggar UU Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Lebih jauh, Jikar menilai dugaan ketidaksesuaian dalam proyek ini berpotensi berbenturan dengan sejumlah peraturan, termasuk:

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik — yang mewajibkan transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi dalam setiap layanan berbasis anggaran negara.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah — yang menekankan kewajiban pemerintah daerah menjaga integritas, kualitas belanja publik, dan pengawasan pembangunan.

UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional — yang mengatur penyediaan sarana olahraga yang layak bagi pembinaan generasi muda.

“Kalau lapangan saja dikerjakan dengan cara meragukan, bagaimana mau melahirkan atlet? Ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut masa depan pemuda,” ungkap Jikar.

IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi Siap Bawa ke Ranah Hukum

IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi memastikan akan membawa temuan ini ke tingkat lebih serius apabila tidak ada langkah tegas dari pemerintah daerah.

“Kami akan kawal sampai tuntas. Bila perlu kami lapor ke Aparat Penegak Hukum, Inspektorat Daerah, atau Kejaksaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap dugaan pelanggaran yang merugikan publik,” tegas Jikar.

Camat Sukatani Klaim Tidak Pernah Disosialisasikan

Menariknya, Jikar sempat menemui Camat Sukatani, H. Agus Dahlan, untuk meminta keterangan. Camat mengungkapkan bahwa pihak kecamatan tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi resmi terkait proyek tersebut.

“Saya sebagai tuan rumah karen⁹a lokasinya di depan kantor kecamatan. Tapi kami bukan pemilik lahan; pemiliknya Pemda. Ini proyek milik Dispora Kabupaten Bekasi. Mereka hanya datang di awal ketika mau mulai bangun. Kami sudah minta sosialisasi lewat rapat minggon, tapi sampai detik ini tidak ada yang datang. Saya tidak tahu siapa pelaksana atau pemborongnya,” tegas Camat.

Sementara itu, pihak pelaksana kegiatan sulit ditemui, sehingga menambah panjang daftar tanda tanya terhadap transparansi proyek tersebut.

IWO INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa publik menunggu jawaban. Mereka meminta pemerintah daerah untuk segera membuka data, menunjukkan papan proyek, menjelaskan spesifikasi, dan memastikan pengawasan dilakukan sesuai aturan.

( Red/Ersya )

Ketua Komunitas Senam LPM Ciketing Riska Salim Mengadakan Lomba, Senam Kreasi Di Stadion Mini Ciketing Udik

Ketua Komunitas Senam LPM Ciketing Riska Salim Mengadakan Lomba, Senam Kreasi Di Stadion Mini Ciketing Udik

Redaksi       Comment   

 

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News - 

Jajaran pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, kembali menggelar ajang Pekan Olahraga Ciketing Udik (POC). Berbeda dengan tahun lalu, ajang POC Jilid IV ini mulai menampilkan olahraga senam yang mayoritas diikuti kaum perempuan atau ibu-ibu rumah tangga.

Lomba senam kreasi ini dilaksanakan Minggu (30/11) pagi di Stadion Mini Ciketingudik dengan diikuti 7 kontingen peserta yang mewakili tiap lingkungan RW. Setiap kontingen tampil dengan kreasi senam yang menarik dan seragam bernuansa adat dari beberapa daerah di Indonesia, seperti adat Dayak, Jawa, Sunda, bahkan ada kontingen yang menggunakan seragam ala Noni Belanda.

Terlihat antusiasme seluruh kontingen peserta saat tampil dengan kreasi senam lengkap dengan yel-yel penuh semangat. Ditambah dengan teriakan dukungan dari masyarakat yang datang untuk melihat penampilan peserta, membuat lomba senam kreasi ini berlangsung dengan semarak.

Sebagai wujud apresiasi terhadap antusiasme peserta, pihak panitia memberikan gelar juara untuk seluruh peserta, mulai dari Juara I hingga Juara Harapan IV. Para juara berhak mendapatkan penghargaan berupa medali dan uang pembinaan dengan total Rp 5 juta.

Terkait adanya cabang senam dalam POC tahun ini, Ketua LPM Ciketingudik Salim Samsudin menyatakan hal ini berdasarkan usulan dari kalangan masyarakat penghobi olahraga senam. “Akhirnya kami sepakat melibatkan kaum perempuan atau ibu-ibu agar ikut berkontribusi dalam POC Jilid IV ini karena olahraga bukan hanya milik kaum lelaki saja namun juga bisa dilakukan kaum perempuan bahkan ibu-ibu rumah tangga,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Senam LPM Ciketingudik Riska Sakim menyambut baik diikutsertakannya cabang senam dalam POC ini. “Wah surprise banget buat kami, tidak sia-sia berlatih tiap pekan akhirnya mendapat perhatian untuk berlaga dalam POC tahun ini, semoga tahun depan cabang senam masih diikutkan dalam POC,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Panitia Lomba Senam Kreasi, Ahmad Sahroni, menjelaskan beberapa kriteria penilaian yang dilakukan tim juri. “Yang jelas kekompakan dan keserasian gerak senam yang menjadi kreasi masing-masing kontingen peserta,” papar lelaki yang populer disapa Bang Dablank ini.

Dablank menyatajan sengaja pihak panitia memberikan gelar juara untuk seluruh kontingen peserta. “Semua juara, semua dapat penghargaan, ridak ada peserta senam yang pulang dengan tangan kosong,” pungkasnya.

(Red/Slamet)

Kapolri dan Gubernur Tekankan Peran Pers di Era Digital Dalam Acara Kick Off HPN 2026 Resmi Dibuka di Banten

Kapolri dan Gubernur Tekankan Peran Pers di Era Digital Dalam Acara Kick Off HPN 2026 Resmi Dibuka di Banten

Redaksi       Comment   

 

Banten - Analisa Rakyat News - 

Penjuru Kota Serang bergema dengan dimulainya Kick Off Pers Nasional (HPN) 2026 resmi dimulai di Alun-Alun Barat Kota Serang Banten, Jl. Veteran, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, Minggu (30/11/2025).

Antusiasme ribuan warga dan peserta, memadati area acara yang juga dihadiri oleh Ketua Panita HPN 2026 yang juga Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Banten Andra Soni.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyatakan Kick Off ini adalah simbol dimulainya agenda strategis HPN 2026. Fokus utama HPN tahun ini adalah Konvensi Media Massa yang akan membahas masa depan pers nasional di tengah ancaman disrupsi teknologi.

Selain sesi pidato dan peluncuran resmi Maskot HPN 2026,memukul bedug bersama,serta acara Kick Off dimeriahkan dengan senam bersama dan jalan sehat yang diikuti antusias oleh ribuan masyarakat sejak pagi hari. Panitia juga membagikan doorprize menarik, termasuk tiga unit sepeda motor dan puluhan hadiah lainnya.

Pembukaan diawali dengan senam line dance dan pelepasan peserta jalan sehat oleh Kapolri dan Gubernur Banten. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PWI Banten dan sejumlah lembaga, seperti Bank Banten, Kopassus, dan PHRI Banten.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa seluruh konstituen Dewan Pers berkomitmen menyukseskan HPN 2026. Ia menyebut tema besar “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dipilih untuk meneguhkan peran strategis media dalam kehidupan publik.

“Tema ini menegaskan bahwa pers yang sehat adalah prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Kami ingin media semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus menjaga marwah jurnalisme profesional,” ujar Munir.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri terhadap insan pers. “Kami mengapresiasi komitmen Kapolri dalam menjaga ruang kerja jurnalis. Sinergi ini penting di tengah tantangan informasi yang semakin kompleks,” tambahnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan kesiapan penuh daerahnya menjadi tuan rumah puncak peringatan HPN 2026 yang akan digelar pada 9 Februari dan dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

“Banten siap menyambut tamu dari seluruh Indonesia. Penyelenggaraan HPN akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata dan industri kreatif,” kata Andra.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya peran pers di era digital yang sarat mis informasi dan fenomena citizen journalism yang tidak selalu terverifikasi. “Di tengah banjir informasi, media arus utama harus menjadi rujukan yang kredibel. Publik membutuhkan penyaring yang mampu menjernihkan berbagai isu yang beredar,” ujar Kapolri.

Ia juga memastikan bahwa Polri berkomitmen menjaga keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. “Kami memastikan keselamatan rekan-rekan jurnalis di lapangan menjadi perhatian. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab bersama menjaga stabilitas sosial,” tegasnya.

(Red/Ersya)

KH Enjuk Marjuki Terpilih sebagai Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Masa Khidmat 2025–2030

KH Enjuk Marjuki Terpilih sebagai Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Masa Khidmat 2025–2030

Redaksi       Comment   

 

Karang Bahagia - Analisa Rakyat News -

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan KH Enjuk Marjuki sebagai Ketua PCNU masa khidmat 2025–2030. Penetapan berlangsung dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang (Konfercab) Ke-10 PCNU Kabupaten Bekasi yang digelar di Pondok Pesantren Siraajul Ummah, Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Sabtu (29/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, KH Enjuk Marjuki terpilih setelah memperoleh suara terbanyak dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) yang hadir sebagai pemilik suara sah. Proses pemilihan berjalan tertib, transparan, dan penuh kekeluargaan sesuai tradisi organisasi.

Sidang Pleno IV dipimpin langsung oleh pimpinan sidang KH Aceng Amrullah sebagai ketua dan KH Ahmad Dasuki sebagai sekretaris sidang Konfercab Ke-10 PCNU. Suasana sidang berlangsung khidmat serta mendapat antusias tinggi dari para peserta konferensi yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bekasi.

“Kiai Haji Enjuk Marjuki ditetapkan sebagai Ketua Umum PCNU masa khidmat 2025–2030,” ujar KH Aceng Amrullah saat membacakan keputusan, kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan. Pernyataan tersebut disambut gemuruh takbir serta doa dari seluruh peserta.

Usai menetapkan keputusan, KH Aceng Amrullah mengajak seluruh peserta untuk membaca Surah Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa keberkahan bagi warga Nahdliyin di Kabupaten Bekasi.

Pemilihan ketua dilakukan berdasarkan hasil perolehan suara dari 20 MWCNU yang hadir. Adapun rincian perolehan suara yaitu KH Enjuk Marjuki memperoleh 12 suara, dan KH Atok Romli Mustofa 4, Samsul Bahri mendapatkan 3 suara dan Saepul Bahri 1 suara.

Dengan capaian suara memenuhi ketentuan 30 persen, KH Enjuk Marjuki ditetapkan aklamasi sebagai ketua terpilih tanpa perlu dilanjutkan ke putaran kedua. Mekanisme ini sesuai dengan tata tertib yang telah disepakati bersama oleh panitia dan peserta Konfercab.

Sebelum pelaksanaan sidang, nama KH Enjuk Marjuki dan petahana KH Atok Romli Mustofa sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan Nahdliyin. Keduanya dinilai sebagai tokoh berpengaruh yang memiliki dedikasi besar dalam menggerakkan organisasi di tingkat cabang.

Pada rangkaian kegiatan sebelumnya, masih di lokasi yang sama, telah ditetapkan pula Rais Syuriah PCNU Kabupaten Bekasi. KH Mustofa Torfi dipercaya memimpin struktur syuriah setelah dipilih oleh lima kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), yaitu KH Fakhruddin, KH Nurhayadi, KH Mustofa Torfi, KH Ismail R, dan KH Jamaludin Nawawi.

Dengan telah ditetapkannya Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah untuk masa khidmat 2025–2030, PCNU Kabupaten Bekasi berharap menjalankan amanah organisasi dengan soliditas, semangat khidmat, dan komitmen kuat dalam memperkuat layanan keummatan bagi masyarakat luas.

(Red/Ersya)

Melayani Sepenuh Hati, Jasa Raharja Perkuat Edukasi Keselamatan dari Lingkungan Korban

Melayani Sepenuh Hati, Jasa Raharja Perkuat Edukasi Keselamatan dari Lingkungan Korban

Redaksi       Comment   

 

Jakarta - Analisa Rakyat News

Jasa Raharja terus menghadirkan pendekatan baru dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menggandeng aparatur kecamatan dan desa di berbagai wilayah Indonesia. Melalui program kampanye keselamatan yang dilaksanakan pada hari Jum'at 28 November 2025 serentak di 52 loket, Jasa Raharja mendorong terbentuknya agen-agen keselamatan di tingkat akar rumput yang mampu memperkuat budaya tertib berlalu lintas di komunitas masing-masing.

Program 'Intensifikasi Keselamatan Transportasi Berbasis Domisili Korban melalui Pemberdayaan Aparatur Kecamatan dan Desa' ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan bertema 'Keselamatan untuk Indonesia Maju'. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis domisili korban, sebagai pendekatan baru yang lebih menyasar perubahan perilaku masyarakat.

Selama ini, program keselamatan banyak berfokus pada penanganan 10 titik rawan kecelakaan teratas. Namun dominasi faktor human error menunjukkan perlunya langkah yang lebih komprehensif dan menyentuh tataran komunitas. Aparatur kecamatan dan desa memiliki posisi strategis dalam pendekatan ini. Dengan kedekatan sosial dan pemahaman terhadap karakteristik wilayah, mereka dinilai mampu menjadi Agen Keselamatan Transportasi yang efektif. 

Kehadiran mereka memungkinkan terjadinya proses edukasi, pengawasan, dan pendampingan yang lebih intensif serta berkelanjutan. Pendekatan socio engineering melalui aparatur lokal ini juga membuka peluang multiplier effect, di mana satu aparatur dapat menjangkau ratusan warga di wilayahnya.

Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menjelaskan bahwa langkah ini merupakan aksi nyata kami melayani sepenuh hati, melaksanakan kampanye keselamatan yang berdampak dan menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan yang lebih tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan program keselamatan berjalan dari tingkat komunitas, dipimpin oleh figur yang dihormati masyarakat setempat. Pendekatan berbasis domisili korban membantu kami melihat pola risiko secara lebih jelas, sehingga intervensi dapat diberikan di tempat yang paling membutuhkan," ujar Dewi.

Program ini difokuskan pada peringkat 3 teratas dari kecamatan domisili korban kecelakaan di 10 wilayah pareto nasional, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Total terdapat 156 kecamatan sasaran dengan estimasi 10.920 aparatur kecamatan dan desa yang terlibat dan akan berperansebagai Agen Keselamatan Transportasi.

Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak November hingga Desember 2025, menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian dan pakar keselamatan transportasi. Setiap sesi mencakup sejumlah tahapan kunci, yaitu:

1. Sosialisasi data oleh Jasa Raharja untuk meningkatkan kesadaran risiko.

2. Edukasi solusi oleh kepolisian, Jasa Raharja, dan para ahli untuk memperkuat pemahaman.

3. Diskusi interaktif guna menghasilkan ide konkret di wilayah masing-masing.

4. Deklarasi komitmen sebagai penguatan moral untuk menjalankan peran sebagai agen keselamatan.

Dewi menegaskan pentingnya memahami pola risiko dan kondisi sosial masyarakat sebelum melakukan intervensi keselamatan.

"Pendekatan keselamatan harus berangkat dari pemahaman yang utuh tentang pola risiko dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, keterlibatan aparatur kecamatan dan desa menjadi kunci agar pesan keselamatan tidak hanya disampaikan, tetapi benar-benar dihidupi oleh warga dalam kehidupan sehari-hari," tutur Dewi.

Dengan pendekatan berbasis domisili korban dan pemberdayaan aparatur kecamatan serta desa, program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem keselamatan yang lebih menyentuh perilaku masyarakat secara langsung. Jasa Raharja menargetkan tercapainya peningkatan pemahaman peserta, terlaksananya rencana aksi yang berkelanjutan, serta penurunan angka kecelakaan di wilayah-wilayah prioritas.

Melalui kolaborasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan lokal, Jasa Raharja optimistis bahwa transformasi budaya keselamatan dapat berkembang lebihcepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

(Red/fzl)