Jasa Raharja Pastikan Perlindungan Maksimal bagi Para Pemudik di Penyeberangan Merak-Bakauheni

Jasa Raharja Pastikan Perlindungan Maksimal bagi Para Pemudik di Penyeberangan Merak-Bakauheni

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Pergerakan jutaan pemudik ldul fitri 2026 pada pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni menuntut kesiapan yang menyeluruh dan terintegrasi. Untuk memastikan semua berjalan optimal, Jasa Raharja turut ambil bagian dalam kegiatan Survei Pelabuhan Merak-Bakauheni dalam rangka kesiapan Operasi Ketupat 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Februari 2026. 

Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorlantas Polri lrjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, SH, M.Hum., diikuti oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, dan Direktur Operasional Ariyandi dan bersama para pemangku kepentingan terkait.

Survei dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter dari Jakarta menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan dilanjutkan peninjauan di sejumlah titik, yaitu Pelabuhan BBJ Muara Pilu dan Pelabuhan WIKA Beton. 

Selanjutnya, rombongan terbang ke Pelabuhan Indah Kiat, Banten, untuk melakukan survei di pelabuhan tersebut serta Pelabuhan BBJ Bojonegoro, hingga Pelabuhan Pelindo Ciwandan. 

Kehadiran Jasa Raharja dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sebagai

BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk memastikan

kesiapan sistem transportasi nasional, khususnya pada pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni yang menjadi salah satu jalur terpadat saat arus mudik dan balik ldul fitri 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa kesiapan pelabuhan tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Satu hari penuh hari ini kita bersama seluruh stakeholder melakukan survei dari udara hingga peninjauan langsung di lapangan. Kesiapan pelabuhan cukup baik, bahkan ada penambahan satu pelabuhan Sumur Makmur Abadi di Lampung. Sementara di Pelabuhan BBJ dan Ciwandan ada penambahan fasilitas sandar dan armada kapal, " ujarnya.

Agus menambahkan bahwa semua persiapan ini akan terus dievaluasi sehingga dapat mewujudkan tagline 'Mudik Aman, Warga Bahagia' sesuai perintah Bapak Kapolri.

"Jadi tidak hanya sekedar perjalanan, tapi semua pihak hadir untuk memastikan bahwa berangkatnya aman, perjalanan aman, sampai kembali aman, dan selamat di jalan." katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyatakan tiga fokus utama Jasa Raharja pada Operasi Ketupat 2026.

"Pertama, kami berupaya agar seluruh pelintas mudik Lebaran 2026, baik pada arus berangkat maupun arus balik,dapat terlindungi dengan keselamatan sebagai prioritas utama, terlindungi dan keselamatan adalah prioritas utama. Kedua, kami berkoordinasi lintas sektor untuk menekan fatalitas kecelakaan, karena itulah yang ingin kita hindari bersama. Ketiga, kami memastikan kecepatan respons dalam penanganan santunan," jelasnya.

Awaluddin juga mengungkapkan bahwa selama periode Angkutan Lebaran tahun ini, Jasa Raharja menjalankan program Zero Pending Claim.

"Tidak ada klaim santunan yang tertunda. Seluruh proses kami dorong agar tuntas dan cepat. Negara hadir bukan hanya memberikan jaminan perlindungan, tetapi juga memastikan keselamatan bagi masyarakat," tegasnya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa volume pelintas, khususnya kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, mencapai lebih dari 100 ribu unit pada periode mudik sebelumnya .

Hal ini menjadi perhatian serius seluruh stakeholder, termasuk petugas Jasa Raharja yang bersiaga di titik-titik strategis guna memperkuat pelayanan publik dan memastikan asuransi kecelakaan Jasa Raharja dapat diakses secara cepat dan

tepat.

Sebagai BUMN yang mengemban mandat perlindungan dasar, Jasa Raharja tidak

hanya menjamin santunan korban kecelakaan, tetapi juga aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi keselamatan berkendara, integrasi data kecelakaan, serta kolaborasi lintas sektor. Seluruh langkah ini merupakan wujud komitmen melayani sepenuh hati dan menghadirkan pelayanan prima, khususnya pada periode Idulfitri saat mobilitas masyarakat sangat tinggi.

Melalui survei ini, seluruh pihak memastikan kesiapan infrastruktur, manajemen rekayasa lalu lintas, serta dukungan armada kapal dan fasilitas sandar guna mengantisipasi lonjakan pemudik.

 Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampumenekan potensi kepadatan dan risiko kecelakaan, sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik.

(Red/fzl)

Pemkab Bekasi Komitmen Selesaikan Kewajiban BPJS Kesehatan Secara Bertahap

Pemkab Bekasi Komitmen Selesaikan Kewajiban BPJS Kesehatan Secara Bertahap

Redaksi       Comment   

CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS Kesehatan yang tercatat sekitar 247 milyar. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Hal ini ditegaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Pusat dalam Pembahasan Penyelesaian Kewajiban atas Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan melalui zoom meeting di Command Center Diskominfosantik Cikarang Pusat, Jumat (27/02/2026).

Hudaya menjelaskan, Pemkab Bekasi telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi beban kewajiban, salah satunya dengan menyesuaikan kepesertaan JKN yang menjadi tanggungan pemerintah pusat.

“Kami sudah melakukan langkah-langkah antara lain memindahkan kewajiban JKN yang menjadi tanggungan pemerintah pusat. Itu sudah mulai berjalan, perlahan-lahan kedepannya diharapkan kewajiban kami akan menjadi berkurang,” ujarnya.

Hudaya menerangkan, besarnya kewajiban atas PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup besar.

“Kami informasikan bahwa untuk PBPU Pemda sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp235,4 miliar untuk sekitar 35 ribu peserta. Kemudian untuk bantuan iuran sebanyak 2.800 peserta sebesar Rp12,4 miliar sehingga total kewajiban kami mencapai sekitar Rp247,8 miliar,” jelasnya.

Meski begitu, Hudaya menegaskan terkait dengan kewajiban yang ada Pemkab Bekasi akan terus berkoordinasi dengan BPJS Cabang Cikarang serta menyiapkan anggaran secara bertahap.

“Terkait dengan kewajiban yang ada, Insya Allah kami terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dan kami terus menyiapkan anggaran secara bertahap untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Mudah-mudahan bisa dipenuhi melalui Perubahan APBD Tahun 2026,” ungkapnya.

(Red/Ersya)

RSUD Kabupaten Bekasi Tiap Hari Berbagi Takjil untuk Keluarga Pasien

RSUD Kabupaten Bekasi Tiap Hari Berbagi Takjil untuk Keluarga Pasien

Redaksi       Comment   

Cibitung - Analisa Rakyat News -

Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr dr Sri Enny Mainiarti, menyampaikan bahwa selama bulan suci Ramadan pihaknya secara konsisten membagikan takjil kepada keluarga pasien yang menunggu di lingkungan rumah sakit sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Pembagian takjil ini kami lakukan setiap hari selama bulan puasa untuk keluarga yang menunggu pasien,” ujar Sri Enny pada Rabu (25/02/2026).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama seluruh karyawan RSUD yang secara sukarela menyumbangkan sebagian rezekinya dan diorganisasi secara terstruktur oleh masing-masing bidang serta bagian.

“Ini murni dari sumbangan karyawan, diatur per bidang dan bagian, lalu dikelola oleh Bagian Umum agar tertib,” jelasnya.

Menurutnya, dalam satu hari rata-rata sekitar 150 paket takjil disiapkan untuk dibagikan kepada para keluarga pasien, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan di lapangan. “Kurang lebih ada 150 paket setiap hari yang kami bagikan,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa mekanisme pembagian dilakukan secara terpusat di lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya agar keluarga pasien dapat mengambil sendiri paket takjil dengan tertib dan nyaman.

“Tempatnya sudah kami tentukan di bawah dan sudah diinformasikan, jadi keluarga tinggal mengambil satu per satu,” katanya.

Sementara itu, Humas RSUD Kabupaten Bekasi, Naman Sulaeman menambahkan kegiatan pembagian takjil tersebut menjadi sarana yang efektif dalam membangun komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat, khususnya keluarga pasien yang sedang berada dalam situasi penuh perhatian dan harapan.

“Kegiatan berbagi takjil ini menjadi bagian dari pendekatan humanis kita RSUD dalam membangun kedekatan emosional dengan keluarga pasien,” ujar Naman.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi kehumasan, kegiatan tersebut memperkuat citra institusi sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga peduli terhadap kenyamanan sosial dan psikologis pengunjung.

“Bagi kami di Humas, ini adalah wujud komunikasi pelayanan yang nyata, bahwa RSUD hadir dengan empati dan kepedulian,” katanya.

(Red/AR)

Jasa Raharja Paparkan Skema Terintegrasi pada Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran 2026 Kementerian Perhubungan

Jasa Raharja Paparkan Skema Terintegrasi pada Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran 2026 Kementerian Perhubungan

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Jasa Raharja hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan RI pada Selasa, 24 Februari 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Kehadiran Jasa Raharja dalam forum lintas sektor ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan sebagai BUMN untuk mendukung kesiapan sistem

transportasi nasional serta memastikan perlindungan bagi masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. Kamis (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI Dudy

Purwagandhi tersebut diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI/Polri.

pemerintah daerah, operator transportasi, serta jajaran pimpinan BUMN sektor

transportasi dan infrastruktur. Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin hadir untuk memastikan kesiapan dukungan perlindungan dasar bagi masyarakat sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pelayanan publik.

Dalam arahannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya memastikan kesiapan teknis seluruh moda transportasi sebelum periode Angkutan

Lebaran dimulai.

"Saya ingin kita memperhatikan bersama aspek-aspek teknis dari moda transportasi yang akan digunakan. Kita pastikan tidak ada yang terlewat berkaitan dengan persiapan teknis, sehingga seluruh moda transportasi benar-benar berkeselamatan," ujarnya.

la juga memberi masukan kepada para stakeholder terkait untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk Angkutan Lebaran 2026. Misalnya saja maskapai penerbangan diminta mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyiapkan penerbangan ekstra apabila diperlukan, mengingat tren pemesanan tiket yang sudah cukup ramai.

Selain itu, kepada Pelindo, Dudy mengingatkan agar kemacetan pasca-Lebaran seperti yang terjadi pada Nataru 2025-2026 tidak kembali terulang, khususnya di pengelolaan area penampungan kendaraan.

"Kita ingin pelaksanaan Angkutan Lebaran berjalan tertib sesuai komitmen bersama.

Koordinasi dan kepatuhan seluruh pihak menjadi faktor penting agar tidak terjadi

gangguan yang berdampak pada kelancaran dan keselamatan masyarakat, " tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam

laporannya menyampaikan kesiapan perusahaan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pra-mudik, masa arus mudik, hingga arus balik Idul fitri 2026.

"Kami dari Jasa Raharja tahun ini melakukan kesiapan yang terintegrasi, baik menjelang arus mudik, saat arus mudik, maupun arus balik. Bersama Korlantas Polribdan stakeholder lainnya, kami telah melakukan survei jalur serta pemetaan titik rawan kecelakaan. Petugas Jasa raharja di 63 cabang dan 29 kantor wilayah juga ikut melakukan ramp check bersama Ditlantas di masing-masing Polda, dan kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini," paparnya.

Dalam mendukung pengamanan Lebaran, Jasa Raharja juga akan mengoperasikan

25 pos pelayanan terpadu. Salah satu titik yang dipersiapkan adalah KM 81 yang akan difungsikan sebagai check point untuk pengecekan kesehatan dan layanan

pendukung lainnya di luar rest area.

Selain penguatan di lapangan, perusahaan juga mengoptimalkan kolaborasi dengan rumah sakit guna memastikan proses penjaminan korban kecelakaan berjalan cepat dan tepat.

"Tahun ini kami mengoptimalkan proses zero pending claim, sehingga masyarakat yang menjadi korban kecelakaan dapat kami layani dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Ini bagian dari komitmen kami dalam memberikan asuransi kecelakaan secara cepat dan transparan," tambahnya.

Sebagai bagian dari ekosistem BUMN yang mendukung transformasi layanan di

bawah koordinasi Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus memperkuat digitalisasi sistem santunan, integrasi data dengan kepolisian dan rumah sakit, serta peningkatan standar pelayanan publik. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan negara

hadir dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk

menghadirkan pelayanan prima dengan prinsip melayani sepenuh hati, sekaligus

mendukung terwujudnya keselamatan berkendara selama Angkutan Lebaran 2026 berlangsung.

(Red/fzl)

Buka Puasa Bersama, Kapolri: Suara Media Adalah Suara Publik yang Harus di Dengar

Buka Puasa Bersama, Kapolri: Suara Media Adalah Suara Publik yang Harus di Dengar

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat  News - 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar buka puasa bersama insan media. Jenderal Sigit menyampaikan pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jenderal Sigit menyampaikan media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan representasi dari suara masyarakat yang harus didengar dan direspons oleh kepolisian.

"Kami menyadari bahwa suara media adalah suara publik yang harus didengar. Kewajiban kami sebagai institusi Polri untuk melaksanakan amanah sebagaimana yang diserukan oleh suara-suara publik yang diwakili oleh rekan-rekan media," katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Jenderal Sigit lantas memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk tidak mengabaikan pemberitaan media, sekecil apa pun itu. Dia mengatakan laporan yang muncul di media sering kali merupakan jeritan atau aspirasi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian.

"Tolong seluruh jajaran yang ada, bahwa sekecil apa pun suara dari teman-teman media, itu adalah jeritan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat. Mau tidak mau kita harus melakukan langkah cepat, respons cepat untuk menanggapi," tegasnya.

Dia berharap sinergi antara media dan Polri terus terjaga. Tujuannya agar respons kepolisian di lapangan bukan didasari keinginan sendiri, melainkan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

"Sehingga ke depan tentunya respons kita bukan respons karena keinginan sendiri, tapi respons kita betul-betul respons di lapangan yang kemudian bergerak karena kita mendengarkan suara publik yang disuarakan oleh rekan-rekan media," ucap Sigit.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka apabila terdapat perilaku anggota Polri yang mencederai rasa keadilan publik, baik disadari maupun tidak.

"Kemudian, dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu, kami dalam hal ini, kami mohon maaf," tutur Kapolri.

Dia berjanji akan tidak segan-segan menindak tegas anggota yang mencederai keadilan publik. Apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran. Penindakan tegas disebut untuk menjaga institusi Korps Bhayangkara.

"Dan ini sebagai bentuk komitmen kami, komitmen institusi terhadap publik, terhadap masyarakat, dan terhadap insan pers," ucap Jenderal Sigit. 

(Red/AR)

BPJS Kesehatan Cikarang Beri Penghargaan Transformasi Digital untuk FKTP dan FKRTL

BPJS Kesehatan Cikarang Beri Penghargaan Transformasi Digital untuk FKTP dan FKRTL

Redaksi       Comment   

Cikarang Selatan. - Analisa Rakyat News - 

BPJS Kesehatan Cikarang menyerahkan Penghargaan Transformasi Digital kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang berlangsung di Telaga Seafood, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Selasa (24/02/2026).

Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bekasi. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadilah, menyampaikan bahwa transformasi digital di fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan cepat, transparan, dan setara bagi seluruh peserta di Kabupaten Bekasi.

“Melalui antrean online, bridging klaim, rekam medis elektronik, hingga implementasi biometrik, kami ingin memastikan peserta mendapatkan kepastian layanan tanpa waktu tunggu panjang serta sistem pembiayaan yang akuntabel,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan bahwa kemitraan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dibangun dalam posisi setara, bukan hubungan subordinatif, karena masing-masing memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.

“Kami memastikan kepesertaan dan pembayaran berjalan lancar, sementara rumah sakit dan puskesmas memastikan mutu pelayanan tetap optimal sebagai representasi hadirnya negara dalam sistem jaminan kesehatan,” tegasnya.

Erwin menambahkan bahwa penghargaan transformasi digital diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang konsisten mengimplementasikan inovasi layanan berbasis teknologi secara bertahap dari bintang satu hingga bintang tujuh.

“Capaian pemanfaatan layanan digital yang telah melampaui lima puluh persen menjadi indikator bahwa perubahan ini nyata dirasakan masyarakat dan harus terus kita dorong agar semakin merata,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Wiraatmaja, menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi penting bagi FKTP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui integrasi sistem digital.

“Kami bersyukur atas apresiasi ini dan berharap penghargaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penyemangat bagi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan membanggakan,” ungkap Wiraatmaja.

Ia menambahkan bahwa implementasi antrean online, integrasi aplikasi, serta pemanfaatan sistem digital di FKTP membantu tenaga kesehatan mengatur alur pelayanan secara lebih efisien dan meminimalkan kepadatan pasien di ruang tunggu.

“Dengan sistem yang semakin terintegrasi, kami bisa lebih fokus pada mutu pemeriksaan dan keselamatan pasien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan puskesmas terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya. 

(Red/AR)

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Brrsama Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Menggelar Diskusi Publik Dengan Tema ; “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scam Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan”

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Brrsama Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Menggelar Diskusi Publik Dengan Tema ; “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scam Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan”

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Kasus perdagangan orang dan maraknya scam online di Kamboja menjadi sorotan publik, menyadarkan perlunya penguatan implementasi regulasi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam Diskusi Publik bertema “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scamm Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan” yang digelar di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (24/02/26).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Ali Nurdin, menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada tidak maksimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 42 yang mengatur penguatan perlindungan sejak tahap awal (hulu). “Korban-korban yang berjatuhan hari ini adalah dampak dari tidak maksimalnya implementasi regulasi,” tegas Ali.

Ali mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar menambah alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga terkait perlindungan pekerja migran, terutama untuk program sosialisasi dan pencegahan di daerah-daerah kantong migran. “Sosialisasi justru harus diperbesar. Ini adalah puncak perlindungan,” ujarnya.

Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menambahkan bahwa persoalan ini bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan lemahnya implementasi dan orkestrasi penegakan hukum di lapangan. “Secara regulasi sudah cukup. Bahkan tanpa UU TPPO pun, dengan KUHP saja pelaku bisa dijerat. Masalahnya bukan di aturan, tapi di implementasi dan supremasi hukumnya,” tegas Zainul.

Fungsional Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri, Rangga Yudha Nagara, memaparkan perkembangan penanganan kasus perdagangan orang dan maraknya scam online di Kamboja. Lebih dari 1.000 WNI ditampung di dua shelter KBRI, dan pemerintah mempercepat proses asesmen dan penerbitan dokumen perjalanan.

Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy Wiliam Sinaga, M.H., menyoroti pentingnya reformasi sistem perlindungan pekerja migran Indonesia. “Negara tetap wajib melindungi warga negara, baik legal maupun ilegal. Tidak boleh ada pembatasan perlindungan hanya karena status administratif,” tegasnya.

Diskusi ini menekankan perlunya penguatan implementasi regulasi, peningkatan anggaran, dan keberanian politik untuk memastikan negara benar-benar hadir melindungi pekerja migran Indonesia.

(Red/Ersya)