Peresmian Mushallah Al Karimah Di Hadiri Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Dan Menyerahkan 36 Santunan Untuk Anak Yatim

Peresmian Mushallah Al Karimah Di Hadiri Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Dan Menyerahkan 36 Santunan Untuk Anak Yatim

Redaksi       Comment   

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, secara simbolis meresmikan penggunaan Mushalla Al Karimah yang berlokasi di RT 003 RW 02 Kelurahan Ciketingudik, Minggu(15/2). Kegiatan ini dirangjai dengan program Subuh Keliling Sambil Ngaji (Suling Sangaji) yang rutin dilaksanakan masyarakat muslim di Ciketingudik,

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyerahan santunan untuk 36 anak yatim oleh pengurus Darul Yatim. Program santunan ini juga nerupakan program rutin tiap bulan yang digiatkan pengurus RW 02 bersama pengurus RT dan Dewan Kemakmuran Masjid/Mushalla (DKM) setempat.

Perrsmian Mushalla Al Karimah ditandai dengan pengguntingan pita oleh Lurah Ciketingudik, Usep Sudharma Wijaya, serta penandatanganan prasasti oleh Ketua LPM Ciketingudik, Salim Samsudin. Nampak hadir Ketua RW 02 Ciketingudik, Suro Sinar Surya, bersama jajaran pengurus RT dan tokoh masyarakat.

Usai peresmian, Salim Samsudin, menyatakan pembangunan Mushalla Al Karimah sesuai dengan usulan masyarakat dan pengurus DKM terkait kebutuhan sarana ibadah yang nyaman. “Alhamdulillah masyarakat muslim di lingkungan Mushalla Al Karimah sudah bisa melaksanakan shalat tarawih berjamaah secara nyaman di mushalla ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Salim menghimbau kepada seluruh masyarakat muslim agar terus memakmurkan mushalla ini dengan kegiatan keagamaan. “Lebih mulia lagi jika jamaah memiliki semangat untuk memakmurkan mushalla ini dengan beragam kegiatan keagamaan, termasuk untuk mensyiarkan ajaran Islam,” katanya.

Salim juga mengingatkan para jamaah untuk bersama menjaga kondisi mushalla agar tetap bisa dimanfaatkan kegunaannya hingga waktu lama. “Ayo kita jaga bersama-sama, jaga kebersihan lingkungan mushalla, kita rawat mushalla ini, bagaimana pun merawat akan lebih sulit daripada membangun,” pungkasnya.

(Red/slmt)

Kapolri Perintahkan Faskes Polri Bisa Digunakan Buruh Peserta BPJS Kesehatan

Kapolri Perintahkan Faskes Polri Bisa Digunakan Buruh Peserta BPJS Kesehatan

Redaksi       Comment   

Kabupaten Tangerang - Analisa Rakyat News -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri menerima pelayanan kesehatan bagi buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan. Jenderal Sigit mengatakan hal ini menjadi komitmen Polri dalam membantu kaum buruh.

"Terkait dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang saat ini dikelola dengan menggunakan BPJS ya, BPJS Kesehatan, mungkin juga nanti Pak Kapusdokkes, teman-teman buruh kalau memang akan memanfaatkan fasilitas kesehatan kita, mungkin juga bisa dibantu," kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-53 KSPI yang berlangsung di PT Victory Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).

Kapolri meminta Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana mengecek faskes kesehatan milik Polri yang dapat membantu para buruh peserta BPJS untuk berobat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini diberikan agar para buruh peserta BPJS memiliki lebih banyak pilihan untuk berobat.

"Tolong dicek sehingga kemudian ada pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk rekan-rekan buruh terkait dengan masalah kesehatannya," ujar Kapolri.

"Terhadap rekan-rekan buruh yang mendapatkan pelayanan BPJS, silakan apabila akan menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan milik Polri di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memang di situ dibutuhkan pelayanan dari teman-teman serikat buruh," terang Kapolri.

Jenderal Sigit menyampaikan, ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan bantuan secara maksimal kepada para kaum buruh. Langkah ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Polri dalam mendukung program pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

"Saya kira ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk juga memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang memang harus kita berikan. Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti," tutur Kapolri.

Kapolri juga memerintahkan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk terus memberikan pendampingan kepada seluruh buruh. Terutama terhadap kaum buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita semua ingin bahwa apapun yang terjadi, tentu ini bisa kita mitigasi seminimal mungkin sehingga tidak berdampak kepada rekan-rekan buruh. Desk ketenagakerjaan, tolong betul-betul diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rekan-rekan buruh, khususnya yang berdampak PHK," ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.

Kapolri mengatakan Polri melalui Desk Ketenagakerjaan terus berupaya memitigasi para buruh agar tak terkena PHK. Tak hanya itu, Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk senantiasa memberikan pendampingan dan pelayanan maksimal ketika para buruh sedang memperjuangkan hak-haknya.

Jenderal Sigit menjelaskan, Polri berkomitmen untuk ikut menjaga iklim investasi. Kapolri menyampaikan lagi komitmen Polri untuk memperjuangkan hak buruh. Komitmen Polri ini untuk mewujudkan kesejahteraan para buruh.

"Di hari ulang tahun yang ke-53 ini, harapan kita perjuangan rekan-rekan semua, perjuangan rekan-rekan buruh untuk mewujudkan buruh yang sejahtera, tentunya ini menjadi perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, Polri tentunya akan terus mendukung apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan buruh semua," terang Kapolri.

( Red/AR ) 

Revisi Batas Wilayah Disepakati, Bekasi dan Jakarta Timur Tak Lagi Abu-abu

Revisi Batas Wilayah Disepakati, Bekasi dan Jakarta Timur Tak Lagi Abu-abu

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News -

Pemerintahan Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah krusial dalam merapikan batas wilayah yang selama ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih administrasi. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, menghadiri rapat asistensi dan monitoring penting terkait penyusunan draft perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur batas daerah antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur.

Rapat strategis yang digelar di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, ini menjadi momentum penting dalam upaya memperjelas garis batas administratif antara dua wilayah padat penduduk tersebut. Hasil pertemuan tersebut melahirkan Berita Acara Kesepakatan yang akan menjadi landasan resmi bagi Kementerian Dalam Negeri untuk memproses perubahan regulasi secara final.

Sejumlah institusi kunci turut hadir dalam pembahasan yang dinilai sangat sensitif dan berdampak luas ini. Mulai dari unsur TNI AD, Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga tim penegasan batas daerah dari DKI Jakarta, Jakarta Timur, dan Kota Bekasi. Kehadiran para pihak ini menunjukkan bahwa penataan ulang batas wilayah bukan sekadar formalitas, melainkan proses serius yang menentukan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan di lapangan. 

Perubahan regulasi ini difokuskan pada penyesuaian teknis di sejumlah titik perbatasan yang selama ini memerlukan pembaruan koordinat berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pemetaan geospasial terbaru. Dua kawasan yang menjadi sorotan utama adalah perbatasan antara Kelurahan Medan Satria (Bekasi) dengan Ujung Menteng (Jakarta Timur), serta Kelurahan Jaticempaka (Bekasi) dengan Cipinang Melayu (Jakarta Timur).

Penyesuaian ini dinilai sangat penting untuk mengakhiri potensi konflik administratif yang bisa berdampak pada pelayanan publik, tata ruang, hingga administrasi kependudukan. Dengan garis batas yang lebih jelas dan akurat, pemerintah berharap tidak ada lagi kebingungan terkait kewenangan wilayah, perizinan, maupun hak masyarakat di kawasan perbatasan.

Sekda Kota Bekasi, Junaedi, menegaskan bahwa penegasan batas wilayah bukan hanya soal peta dan koordinat, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Ia menekankan bahwa revisi ini akan memberikan kejelasan administratif yang selama ini dinantikan warga.

Menurutnya, kesepakatan ini juga akan berdampak langsung pada berbagai aspek penting, mulai dari penataan ruang, pengelolaan pembangunan, perizinan, hingga validitas administrasi kependudukan dan daftar pemilih tetap di wilayah perbatasan.

Langkah ini menjadi fase penting dalam proses finalisasi perubahan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan tercapainya kesepakatan lintas instansi, diharapkan penetapan batas wilayah baru antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur dapat segera disahkan, sekaligus mengakhiri potensi polemik batas daerah yang selama ini menjadi perhatian.

 (Red/AR)

Relokasi Pasar Tumpah Cikarang, Plt Bupati Pastikan Tertib, Aman dan Bebas Pungli

Relokasi Pasar Tumpah Cikarang, Plt Bupati Pastikan Tertib, Aman dan Bebas Pungli

Redaksi       Comment   

Cikarang Utara - Analisa Rakyat News -

Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai merelokasi pedagang pasar tumpah dari Jl. Kapten Sumantri dan Jl. RE Martadinata ke Pasar Baru depan Ramayana lama Cikarang, pada Jumat (13/2/2026). 

Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja yang turun langsung ke lokasi memastikan relokasi 500 lapak pedagang tersebut berjalan tertib dengan melibatkan lintas unsur mulai dari TNI, Polri, aparatur desa, kecamatan, hingga tokoh masyarakat. 

“Alhamdulillah hari ini kita meninjau langsung lokasi pemindahan pedagang. Relokasi dilakukan dengan mengembalikan fungsi jalan raya sebagaimana mestinya dan mengarahkan aktivitas jual beli kembali ke dalam pasar,” ujar dr. Asep.

Menurutnya, relokasi ini menjadi langkah penting untuk mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta menata aktivitas perdagangan agar lebih tertib dan nyaman. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti area parkir, pengelolaan sampah, serta perbaikan saluran air guna mengantisipasi genangan.

“Drainase di bagian depan pasar akan kita rapikan dan dicor ulang agar tidak tergenang. Semua kita benahi sambil berjalan, yang terpenting hari ini pedagang sudah berpindah dulu,” katanya.

Asep menegaskan, setelah relokasi berjalan dan penataan selesai, aktivitas pasar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai, perdagangan yang berlangsung di dalam pasar jauh lebih tertib dibandingkan aktivitas jual beli di badan jalan.

“Kalau mau berdagang, tempatnya ya di pasar. Sama seperti sekolah, tempatnya di sekolah, bukan di jalan. Ini soal fungsi dan ketertiban,” tegasnya.

Terkait pengawasan, dr. Asep memastikan pemerintah tidak akan lengah. Ia menjamin tidak ada praktik pungutan liar di area pasar yang baru direlokasi. 

“Ini akan kita awasi terus. Insya Allah bebas dari pungli karena aktivitas sudah berada di dalam pasar,” ujarnya.

Selain itu, Asep juga menyampaikan bahwa kondisi bangunan Pasar Ramayana lama akan dievaluasi secara teknis bersama dinas terkait. Mengingat pasar tersebut telah mengalami kebakaran sebanyak tiga kali, pemerintah akan menilai kelayakan konstruksi bangunan sebelum difungsikan kembali.

“Kalau konstruksinya masih kuat dan aman, akan kita perbaiki. Tapi kalau sudah tidak layak, bisa saja kita bongkar demi keselamatan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap relokasi pasar tumpah Cikarang ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi pedagang pasar tradisional di wilayah Cikarang Utara.

(Red/AR)

Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Bersama Tim PATBM Beri Edukasi Anti Kenakalan Anak, Go to School Disambut Heboh Murid SDN Ciketing Udik II

Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Bersama Tim PATBM Beri Edukasi Anti Kenakalan Anak, Go to School Disambut Heboh Murid SDN Ciketing Udik II

Redaksi       Comment   

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Upaya perlindungan anak yang berbasis dukungan masyarakat terus dilakukan secara masif oleh jajaran pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dengan menggiatkan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Go to School. Mengawali tahun 2026, program ini menyasar kalangan murid SDN Ciketing udik II, Kamis (12/2).

Program PATBM Ciketing udik Go to School menggunakan konsep komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan melibatkan unsur dari UPTD Puskesmas Ciketing udik dan unsur Tiga Pilar selaku narasumber. Kegiatan dirangkai dengan dialog interaktif tentang upaya mencegah anak dari aksi pelecehan seksual dan kenakalan anak secara dini.

Kedatangan Tim Pelaksana PATBM Go to School ini langsung disambut heboh para murid Kelas VI SDN Ciketing udik II. Terlebih lagi, pemaparan yang diberikan narasumber disampaikan dengan konsep menghibur namun mendidik.

Saat diajak berbincang, Ketua Tim Pelaksana PATBM Ciketing udik Go to School, Salim Samsudin, menjelaskan program ini dilaksanakan secara roadshow dengan mengunjungi sekolah-sekolah. “Bukan hanya untuk murid SD, program PATBM Go to School ini juga menyasar kalangan siswa SMP dan SMA,” katanya.

Terkait sasaran, Salim optimistis program ini bisa menjadi upaya antisipasi terjadinya kasus kenakalan anak, terutama pelecehan seksual pada anak-anak. Ada beberapa tema pembahasan yang berbeda disampaikan para narasumber yang terlibat langsung dalam program PATBM Go to School ini.

“Makanya para narasumber selalu menyampaikan pemaparan edukatif tentang batasan yang harus dipahami murid perempuan saat berinteraksi dengan lawan jenis, kami juga memotivasi para murid agar mereka mampu meraih cita-cita yang cemerlang di masa depan,” papar Salim yang merupakan Ketua LPM Kelurahan Ciketing udik.

Sementara itu, Kepala SDN Ciketing udik II, Sakri, merespon baik adanya program PATBM Go to School. “Untuk menjaga generasi penerus bangsa bukan hanya menjadi tugas guru pendidik, namun peran serta masyarakat juga menentukan langkah anak-anak kita di masa depan,” tegasnya.

“Selama 24 jam, anak-anak tidak hanya bergaul di dalam rumah dan lingkungan sekolah saja. Sebagian besar, mereka juga akan berinteraksi dengan kawan-kawannya yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Nah, pergaulan di lingkungan sekitar inilah yang bisa mendominasi pembentukan karakter anak dalam pergaulan,” papar Sakri.

Akri berharap program ini terus dijalankan secara berkesinambungan sehingga bisa menjadi motivasi masyarakat untuk bersama menjaga kalangan generasi penerus yang kelak menentukan masa depan bangsa ini.

“Ya tidak cukup sekali, harus dijalankan secara berkesinambungan sehingga wawasan atau edukasi yang disampaikan tim pelaksana PATBM bisa diserap kalangan siswa pelajar,” pungkasnya. 

(Red/slmt)

Mudik Lebaran 2026: Jasa Raharja, Korlantas, dan Kemenhub Periksa Armada Bus di Bekasi

Mudik Lebaran 2026: Jasa Raharja, Korlantas, dan Kemenhub Periksa Armada Bus di Bekasi

Redaksi       Comment   

Bekasi - Analisa Rakyat News -

Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan RI melakukan ramp check armada bus di pool PO Sinar Jaya, Bekasi. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persiapan Pra Operasi Ketupat 2026 guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan menjelang mudik Lebaran 2026.

Kegiatan pengecekan difokuskan pada kelayakan teknis kendaraan serta kesiapan fisik pengemudi untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik.

Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol C.F. Hotman Sirait, menegaskan bahwa faktor manusia dan kondisi kendaraan menjadi elemen krusial dalam keselamatan perjalanan.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Pengemudi wajib dalam kondisi sehat, tidak kelelahan, dan kendaraan harus melalui pengecekan teknis sebelum beroperasi. Jangan mengutamakan kecepatan,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Hotman mengingatkan perusahaan otobus untuk memperketat pengawasan internal, terutama menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026. Ia juga menyoroti bahaya jam kerja berlebih bagi pengemudi.

“Kelelahan sering dianggap sepele, padahal dapat memicu kecelakaan fatal. Kesiapan armada dan kondisi pengemudi adalah harga mati,” katanya.

Menurutnya, edukasi keselamatan juga dilakukan jajaran Satlantas di berbagai daerah sebagai langkah preventif dari sisi hulu.

“Satlantas aktif mengedukasi pelaku usaha angkutan dengan membawa data kecelakaan sebagai bahan evaluasi agar operator dapat melakukan mitigasi risiko,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan dan TJSL Jasa Raharja, Hervanka Tri Dianto, menjelaskan bahwa kesiapan menghadapi Lebaran 2026 dilakukan melalui tiga tahapan strategis: pre-event, on-event, dan post-event.

“Ramp check hari ini merupakan bagian dari pre-event yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kami memastikan kendaraan yang akan digunakan masyarakat dalam kondisi laik jalan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan pengemudi demi menjamin keselamatan pemudik.

“Harapannya, pengemudi dan kendaraan sama-sama siap sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan selamat,” kata Hervanka.

Direktur Utama PO Sinar Jaya, Teddy Kurniawan Rusli, menyatakan bahwa ramp check rutin dilakukan sebagai bagian dari standar operasional perusahaan.

“Keselamatan adalah prioritas utama kami. Pemeriksaan armada dan kesiapan pengemudi dilakukan berkala untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya.

Selain itu, Sinar Jaya memberikan perlindungan tambahan bagi penumpang melalui skema asuransi berlapis.

“Kami memberikan jaminan melalui Jasa Raharja serta asuransi tambahan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan penumpang,” katanya.

Sinergi antara Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kementerian Perhubungan diharapkan memperkuat budaya keselamatan berlalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan selama Operasi Ketupat 2026 dan periode mudik Lebaran 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Kasubdit Manajemen Keselamatan Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Ellis Simbolon, serta Kepala Jasa Raharja Cabang Bekasi, Eko Prasetyo.

(Red/fzl)

Kunjungi Kediaman Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie: Widodo AS Tinggalkan Jejak Kepemimpinan Strategis

Kunjungi Kediaman Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie: Widodo AS Tinggalkan Jejak Kepemimpinan Strategis

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News -

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, bersilaturahmi ke kediaman Panglima TNI pada periode 1999-2002, Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto (Widodo AS), Kamis (12/2).

Widodo AS, tulis Menhan Sjafrie dalam keterangannya, mengatakan, Widodo merupakan salah satu sosok yang memiliki peran penting bagi kedaulatan Indonesia, khususnya sebagai perintis kepemimpinan dari matra laut di era reformasi.

“Beliau meninggalkan jejak kepemimpinan strategis serta warisan nilai tentang integritas, disiplin, dan loyalitas kepada NKRI,” kata Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie menyebut, pengalaman panjang Widodo AS dalam menjaga kedaulatan maritim adalah bagian dari fondasi kekuatan pertahanan Indonesia hari ini.

Menhan Sjafrie menekankan bahwa silaturahmi kepada para tokoh senior merupakan tradisi yang krusial untuk menjaga kesinambungan strategi pertahanan negara.

Menurutnya, strategi dan keberanian mengambil keputusan dari para pendahulu harus menjadi pelajaran bagi generasi kepemimpinan saat ini. 

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya. Dari para senior, kita belajar tentang keteguhan sikap dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.

Laksamana TNI (Purn) Widodo AS mencatatkan sejarah sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari matra Angkatan Laut. Masa jabatannya menjadi masa transisi bagi institusi TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan kedaulatan di awal medio 2000-an.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Panglima TNI , serta Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan).

(Red/AR)