AWPI Laporkan DLH Kota Bekasi ke KemenPAN-RB, Soroti Pengabaian Putusan PTUN

AWPI Laporkan DLH Kota Bekasi ke KemenPAN-RB, Soroti Pengabaian Putusan PTUN

Redaksi       Comment   

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News - 

Konflik keterbukaan informasi publik di Kota Bekasi kembali memanas. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi secara resmi melaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian dan atau ketidak patuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

149/G/KI/2024/PTUN.BDG tanggal 7

Januari 2025, dalam perkara sengketa informasi publik antara AWPI dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Kasus ini sebelumnya telah diputus oleh PTUN dan gugatan di memenangkan oleh  AWPI. Putusan tersebut memerintahkan  Pemerintah Kota Bekasi unit kerja Dinas Lingkungan hidup untuk memberikan dokumen pertanggungjawaban dan bukti pengembalian ke Kas Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi TA. 2021 untuk menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun hingga kini, implementasi putusan tersebut dinilai belum dijalankan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Bekasi unit kerja Dinas Lingkungan hidup. 

Dalam audiensi dengan KemenPAN-RB, Plt Biro Keterbukaan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Alveraucse, menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan putusan PTUN merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta prinsip akuntabilitas dalam tata kelola birokrasi.

“Idealnya keputusan itu harus dilaksanakan. Kementerian PAN-RB dalam konteks penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan,” kata Alveraucse. Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, kementeriannya akan mengkaji laporan yang disampaikan AWPI dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami mendorong agar pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian menindaklanjuti keputusan yang telah ditetapkan. Jika ada putusan PTUN, maka itu bagian dari implementasi besar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, KemenPAN-RB juga membuka kemungkinan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait percepatan pelaksanaan putusan PTUN tersebut.

“Mudah-mudahan dengan surat rekomendasi yang nantinya kita berikan kepada pimpinan instansi terkait, proses implementasi keputusan PTUN bisa dipercepat,” jelasnya.

Namun demikian, Alveraucse menegaskan bahwa setiap langkah tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua AWPI Kota Bekasi Jerry menilai sikap Pemerintah Kota Bekasi yang belum menjalankan putusan PTUN berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan transparansi pemerintahan.

Sebagai organisasi profesi pers, AWPI menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. 

"Ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht ) tidak segera dilaksanakan, hal tersebut dinilai sebagai presiden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, " tegas Jerry. 

Menurutnya, Kasus ini juga menjadi sorotan karena menyangkut akses informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan di Bekasi, yang seharusnya terbuka bagi masyarakat.

"Kami AWPI berharap laporan yang telah disampaikan ke KemenPAN-RB dapat mendorong pemerintah pusat melakukan pengawasan lebih tegas terhadap pejabat daerah yang tidak menjalankan putusan pengadilan, " tandasnya. 

Sengketa informasi antara AWPI dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebelumnya menjadi perhatian publik karena menyangkut komitmen transparansi pemerintah daerah.

Putusan PTUN yang di menangkan AWPI seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat keterbukaan informasi, bukan justru menunda pelaksanaannya.

"Jika putusan pengadilan saja diabaikan, sejumlah kalangan menilai hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi di tingkat daerah, " pungkasnya.

Sebelum nya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memerintahkan Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan dokumen pertanggungjawaban dan bukti pengembalian ke Kas Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi TA. 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 149/G/KI/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Januari 2025, menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang terbuka, namun berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi diperintahkan untuk memberikan salinan dokumen tersebut kepada Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang Kota Bekasi. 

Namun, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Pemerintah Kota Bekasi belum melaksanakan putusan tersebut dan apabila Tergugat Tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut terhadap Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi Administratif. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor: 149/G/Kl/2024/PTUN.BDG tanggal 24 November 2025, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memerintahkan Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

( Red/fzl )

Melanjutkan Semangat Kartini, Jasa Raharja Dorong Perempuan Lebih Berdaya

Melanjutkan Semangat Kartini, Jasa Raharja Dorong Perempuan Lebih Berdaya

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

 Setiap April, nama R.A. Kartini kembali mengingatkan kita bahwa perjuangan perempuan tidak pernah berhenti. la tidak hanya berbicara tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keberanian untuk mandiri, mengambil keputusan, dan membawa perubahan bagi kehidupan yang lebih baik. Semangat itu kini hadir dalam berbagai wajah perempuan Indonesia, termasuk mereka yang

bangkit di tengah ujian hidup.

Di sinilah Jasa Raharja mengambil peran. Tidak hanya sebagai penyedia perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong pemberdayaan perempuan. Kecelakaan tidak hanya berdampaknya pada korban. 

Banyak perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga setelah kehilangan suami.

Data menunjukkan, korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh laki-laki usia

produktif. Kondisi ini membuat perubahan drastis dalam struktur ekonomi keluarga.

Perempuan sebagai pengelola rumah tangga, tiba-tiba harus berdiri sendiri, mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui perlindungan dan pendampingan menjadi sangat penting.

Melalui layanan santunan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, Jasa Raharja

memastikan hak ahli waris terpenuhi. Namun, langkah tersebut tidak berhenti di sana.

Perusahaan juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan untuk mendorong

kemandirian ekonomi, khususnya bagi para perempuan yang menjadi ahli waris

korban kecelakaan.

Salah satu upaya nyata dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL), Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga Ahli Waris Berdaya dan

Terampil(JR Pelita), serta dukungan terhadap UMKM, yang mendorong perempuan

untuk mengembangkan usaha mandiri. 

Program ini tidak hanya memberikan

dukungan modal, tetapi juga pembinaan, pelatihan, hingga pendampingan agar para

perempuan mampu bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Lebih dari itu, perempuan juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya

keselamatan sejak dari rumah. Edukasi tentang tertib berlalu lintas sejatinya berawal dari keluarga, di mana ibu menjadi sosok pertama yang menanamkan nilai disiplin,

kehati-hatian, dan kepedulian terhadap keselamatan.

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menyampaikan

bahwa semangat Kartini masih sangat relevan dalam konteks perempuan masa kini.

"Menjadi wanita masa kini adalah tentang memiliki keberanian untuk berdiri tegak

menentukan pilihan dan menjadi mandiri atas setiap jalan hidup yang kita pilih.

Kemandirian bukan hanya soal pembuktian diri, tapi tentang percaya bahwa kita

memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Semangat inilah yang dahulu

diperjuangkan oleh Ibu Kartini," ujarnya.

Menurutnya, semangat tersebut kini hidup dalam keseharian perempuan Indonesia

dan telah menjelma menjadi energi luar biasa di tangan perempuan-perempuan hebat

Indonesia.

"Kartini masa kini ada pada mereka yang melangkah tangguh, mandiri, dan mereka yang menggerakkan roda ekonomi, hingga mereka yang dengan penuh kasih merawat cinta dan harapan dari dalam rumah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya," ungkap Dewi.

Melalui berbagai inisiatif perlindungan dan pemberdayaan, Jasa Raharja berupaya memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan untuk bangkit dan

berkembang. Semangat Kartini hari ini bukan hanya tentang emansipasi, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah dengan perlindungan, dukungan, dan harapan yang nyata

(Red/fzl)

Bayar Pajak Lebih Mudah, Perlindungan Lebih Pasti, Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Publik

Bayar Pajak Lebih Mudah, Perlindungan Lebih Pasti, Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Publik

Redaksi       Comment   

Jakarta  - Analisa Rakyat News -

Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. untuk itu, Jasa Raharja ikut berpartisipasi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026. 

Forum bertema 'Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah' ini menjadi momentum untuk

memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menekankan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal. 

Hal-hal yang bisa dilakukan adalah intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber yang belum dioptimalkan, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi agar kinerja semakin meningkat.

Dalam konteks tersebut, kehadiran berbagai pihak dalam rakor ini mencerminkan komitmen bersama bahwa negara hadir dalam memastikan tata kelola pendapatan daerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.

Pada acara ini, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin didampingi oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi hadir sebagai narasumber untuk memaparkan peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin menyampaikan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai enabler dalam

mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.

"Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan

SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini," jelasnya.(17/4/2026) 

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan.

"Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi oleh bagaimana sistem yang kita bangun mampu menghadirkan kemudahan,keterhubungan, dan kepercayaan secara berkelanjutan," ujarnya, merujuk kepada strategi yang dipaparkan dalam forum tersebut .

Melalui peran tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan. 

Upaya ini sejalan dengan semangat transformasi digital yang didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat

sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. 

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.

Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun

2026 ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara

berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif,

transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Red/fzl)

PATBM Go To School Pentingnya Program Pendidikan Seks sejak Dini Di Tingkat SD Sampai SMA Dihadiri Juga Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin

PATBM Go To School Pentingnya Program Pendidikan Seks sejak Dini Di Tingkat SD Sampai SMA Dihadiri Juga Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin

Redaksi       Comment   

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan kalangan anak-anak atau pelajar belakangan ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Beragam upaya pun dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi asusila yang merusak masa depan generasi bangsa.

Salah satunya dilakukan jajaran pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, yang rutin menggiatkan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Go to School. Program ini menjangkau lembaga-lembaga pendidikan tingkat SD hingga SMA.

Seperti pada Kamis (16/4) pagi, tim pelaksana PATBM Go to School menyambangi SDN Ciketingudik III untuk memberikan penyuluhan tentang pendidikan seks secara dini. Kegiatan ini juga melibatkan pihak UPTD Puskesmas Ciketingudik dan penyuluh agama dari KUA Kecamatan Bantargebang selaku narasumber.

Selain pemaparan dan penyuluhan tentang edukasi seks, kegiatan ini juga dilaksanakan secara interaktif dengan rangkaian kuis yang diberikan Ketua Tim Pelaksana PATBM Go to School yang juga Ketua LPM Ciketingudik, Salim Samsudin. Adanya kuis ini langsung memancing minat para murid SDN Ciketingudik III untuk menyimak dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

Seperti dijelaskan Ketua Tim Pelaksana PATBM Go to Scholl Ciketingudik, Salim Samsudin, program ini menjadi agenda tetap yang dilaksanakan secara bergilir di seluruh sekolah yang ada di wilayah Ciketingudik. “Ini menjadi bagian dari dukungan masyarakat untuk bersama menjaga anak-anak kita dari aksi kejahatan yang sedang marak saat ini, salah satunya kejahatan pelecehan seks,” tegasnya.

Salim menyebut program ini juga melibatkan segenap stakeholder, seperti aparatur Kantor Kelurahan Ciketingudik, unsur Tiga Pilar dari kepolisian dan TNI AD, UPTD Puskesmas, dan kalangan tokoh agama. “Topik penyuluhan juga berbeda di tiap lembaga pendidikan, jika untuk kalangan siswa SMP dan SMA kami fokus terhadap pencegahan kenakalan remaja dan aksi perundungan siswa, sedangkan untuk murid SD kami fokus pencegahan aksi pelecehan seksual yang bisa merusak masa depan anak-anak kita,” paparnya.

Usai menyampaikan pemaparannya, Kepala UPTD Puskesmas Ciketingudik, Hj Nurjannah menekankan pentingnya edukasi seksual sejak dini kepada kalangan pelajar. “Saat ini pendidikan seks bukanlah hal yang tabu, justru sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak sejak dini,” tegasnya.

Menurut Nurjannah dengan edukasi seks, anak-anak dapat mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan. “Anak-anak bisa lebih menjaga diri, dan berani melapor jika ada orang yang ingin mengganggunya atau berusaha melakukan pelecehan terhadapnya,” kata Nurjannah.

Sementara, penyuluh agama dari KUA Kecamatan Bantargebang, Ustadz Saepudin, menyatakan peran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah aksi kejahatan terhadap anak-anak. “Termasuk peran orangtua dan keluarga yang menjadi benteng pertama bagi perkembangan anak,” ujarnya.

Saepudin berharap pihak keluarga senantiasa membekali anak-anak dengan nilai-nilai agama. “Pendidikan keagamaan juga dibutuhkan untuk membentuk akhlak dan etika anak-anak kita, sehingga bisa menghindari anak-anak kita terlibat dalam aksi kejahatan dan kenakalan remaja,” ungkapnya. 

(Red/slmt)

Transportasi di Sulawesi Selatan Kian Aman bagi Masyarakat, Jasa Raharja Perkuat Sistem Lewat Pendekatan Penta Helix

Transportasi di Sulawesi Selatan Kian Aman bagi Masyarakat, Jasa Raharja Perkuat Sistem Lewat Pendekatan Penta Helix

Redaksi       Comment   

Makassar - Analisa Rakyat News - 

Pendekatan keselamatan transportasi perlu bergeser dari yang semula responsif menjadi preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Senin (13/04/2026).

Diskusi yang digelar di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Prov. Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, Universitas Fajar dan Universitas Handayani. 

Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam paparannya, Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga meningkat sekitar 8% menjadi lebih dari 2.000 kasus.

Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian

kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya.

la menegaskan bahwa peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan. Upaya

tersebut dilakukan melalui pemetaan titik rawan kecelakaan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.

"Kecelakaan bukan persoalan kehilangan nyawa semata. Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan saat ini masih sangat dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang. Kami ingin mendorong pergeseran dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi," ujarnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi, menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8%, angka fatalitas korban meninggal dunia justru berhasil ditekan sebesar 24%, dari 234 orang pada Triwulan 1 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.

Dari data tersebut, sebanyak 74% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal,

dengan 78% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak

terjadi pada pukul 15.00-18.00 WITA, umumnya pada kondisi cuaca cerah dan jalan

yang baik.

Polda Sulawesi Selatan juga telah memetakan titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep. Selain itu, penegakan hukum didukung oleh 89 unit ETLE yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld.

"Banyak nyawa yang hilang bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi karena terlambatnya penanganan awal. Keselamatan tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada kualitas penanganan pada saat dan sesaat setelah kecelakaan terjadi. Semakin cepat penanganan dalam golden period, semakin besar peluang korban untuk bertahan hidup," tegasnya.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penguatan edukasi interaktif keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta integrasi SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter (GL) bagi korban kecelakaan.

Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder, guna menekan fatalitas korban pada masa penanganan awal.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan

pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025-2027.

Sementara Dinas Perhubungan berkomitmen menambah koridor angkutan umum dari

dua menjadi tiga koridor.

Jasa Raharja menilai forum kolaboratif seperti ini penting untuk membangun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan

lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan

sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

(Red/fzl)

Kepala Desa Jejalen Jaya H.Kumpul Dan Bumdes Dongkrak Ekonomi Warga Dengan Budidaya Ternak Ayam Petelur

Kepala Desa Jejalen Jaya H.Kumpul Dan Bumdes Dongkrak Ekonomi Warga Dengan Budidaya Ternak Ayam Petelur

Redaksi       Comment   

Tambun Utara - Analisa Rakyat News - 

Upaya memperkuat ketahanan pangan desa terus digerakkan di Desa Jejalen Jaya. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Beringin Jejalen Jaya, budidaya ayam petelur kini menjadi salah satu sektor unggulan yang menunjukkan perkembangan signifikan.

Pemerintah desa memastikan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan. Kepala Desa Jejalen Jaya, Kumpul, menegaskan komitmen tersebut.

“Pemerintah desa mendukung penuh BUMDesa dalam memaksimalkan program ketahanan pangan di Desa Jejalen Jaya,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menyebut, pengelolaan BUMDesa sejauh ini berjalan terarah dan mendapat pengakuan positif. Dalam Musyawarah Desa (Musdes) laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2025, program tersebut bahkan diapresiasi oleh pendamping desa. “Artinya, pengelolaan BUMDesa sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.

Tak sekadar menjalankan usaha, BUMDesa Jejalen Jaya juga menerapkan sistem yang menyeluruh—mulai dari pemeliharaan, pelaporan, hingga pemasaran. Akses pasar pun dibuka luas bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang ingin memperoleh keuntungan dari distribusi telur.

“Seluruh proses berjalan, dari hulu ke hilir. Masyarakat juga bisa membeli langsung, termasuk pelaku UMKM,” kata Kumpul.

Ia berharap, ke depan BUMDesa mampu melampaui peran sebagai unit usaha desa dan menjadi pemicu kemandirian ekonomi warga.

“Harapannya, masyarakat ikut terdorong untuk berusaha dan meningkatkan perekonomian secara mandiri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BUMDesa, Mochamad Ichwani, menjelaskan bahwa pengelolaan kini ditopang struktur organisasi lengkap sejak ia ditetapkan melalui Musyawarah Desa pada 30 April 2025 dan mulai menjabat 1 Mei 2025.

Usaha ayam petelur yang dimulai pada Desember 2025 kini mulai menunjukkan hasil konkret. Dari 500 ekor ayam, produksi telur hingga akhir Maret 2026 mencapai sekitar 19 kilogram per hari.

“Alhamdulillah, produksi sudah mencapai sekitar 19 kilogram per hari. Ini amanah yang harus kami jaga agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ichwani, usaha ayam petelur dipilih karena relatif mudah dikelola dengan sistem pemeliharaan terjadwal. Pemberian pakan dua kali sehari, kebersihan kandang, serta pemantauan kesehatan menjadi faktor kunci menjaga stabilitas produksi.

“Kondisi ayam harus dijaga, terutama saat cuaca tidak menentu. Fasilitas seperti blower dan pencahayaan penting agar ayam tidak stres,” jelasnya.

Di sisi lain, kebutuhan pakan menjadi aspek krusial. Untuk 500 ekor ayam, konsumsi pakan mencapai sekitar 50 kilogram per hari. Untuk menjaga keberlanjutan produksi, BUMDesa menerapkan sistem pemesanan terjadwal.

“Satu minggu sebelum stok habis, kami sudah melakukan pemesanan agar tidak terjadi kekosongan,” tambahnya.

Dalam hal pemasaran, BUMDesa saat ini memprioritaskan kebutuhan warga lokal. Distribusi dilakukan langsung ke masyarakat, warung, hingga pelaku UMKM dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan tanpa memberatkan.

“Prioritas kami masyarakat. Kehadiran BUMDesa harus meringankan, bukan membebani,” tegas Ichwani.

Lebih jauh, BUMDesa Jejalen Jaya juga mengusung misi pemberdayaan. Warga tidak hanya ditempatkan sebagai konsumen, tetapi juga didorong menjadi pelaku usaha mandiri.

“Kami ingin masyarakat ikut belajar dan memanfaatkan lahan di sekitar rumah, salah satunya melalui ternak ayam petelur,” ungkapnya.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan, BUMDesa Jejalen Jaya perlahan membangun fondasi ekonomi desa yang lebih mandiri—sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

 (Red/fzl)

Jasa Raharja Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan Pemudik pada Arus Balik Idulfitri 2026 di Lintas Sumatera dan Merak-Bakauheni

Jasa Raharja Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan Pemudik pada Arus Balik Idulfitri 2026 di Lintas Sumatera dan Merak-Bakauheni

Redaksi       Comment   

Palembang - Analisa Rakyat News - 

Jasa Raharja terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal selama periode arus balik ldul fitri 2026.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pemantauan kesiapsiagaan guna memastikan

kesiapsiagaan operasional pada arus balik di lintas Sumatera, antara lain ke wilayah Banten, Lampung dan Sumatera Selatan, termasuk kondisi arus balik di Dermaga Penyeberangan Ferry Merak dan Bakauheni, oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan, yang dimulai sejak hari Selasa tanggal 24 Maret 2026.

Sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja berperan memberikan perlindungan melalui perlindungan dasar bagi masyarakat yang korban kecelakaan. 

Kunjungan ini menjadi langkah untuk memastikan seluruh lini layanan berjalan optimal, khususnya dalam mendukung kelancaran dan keselamatan masyarakat selama arus balik.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, diawali dengan peninjauan kesiapan arus balik

Idulfitri 2026 di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni, Selasa (24/3), melalui kunjungan ke PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Merak. 

Harwan Muldidarmawan bersama jajaran meninjau langsung kesiapan pelayanan, mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan, serta memastikan kelancaran operasional di titik krusial penyeberangan. 

Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyapa pemudik dan menyerap masukan secara langsung sebagai bagian dari penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan selama arus balik.

Setelah melakukan penyeberangan menggunakan Ferry, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan korban kecelakaan lalu lintas di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung

sebagai wujud empati dan kepedulian kepada para korban kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya Harwan Muldidarmawan juga menyapa para pemudik yang berada di Pos

Pelayanan Terpadu Begadang V Bandar Lampung disertai penyerahan aksi simpatik

kepada para pemudik. 

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelepasan pengawalan arus balik kendaraan roda dua bersama dengan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung. Pengawalan dilakukan dari Posyanter Begadang V Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni. 

Hal ini merupakan wujud komitmen Jasa

Raharja dan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan kenyamanan arus

balik pemudik yang menggunakan roda dua.

Peninjauan selanjutnya, Rabu (25/3), Harwan Muldidarmawan beserta Tim menuju

Kota Pelambang melalui Jalan Tol Lintas Sumatera menuju Pos Pelayanan Terpadu

(Posyanter) Talang Kelapa tepatnya di jalan Sukomoro KM 17 Kabupaten Banyuasin,

Sumatera Selatan yang merupakan jalur lintas  Palembang - Jambi yang sering

mengalami kepadatan. Pada Posyanter ini terdapat tim yang memberikan layanan

kesehatan dari dinas kesehatan, layanan bengkel kendaraan, toilet dan tempat

istirahat yang aman, serta menyediakan informasi penting bagi pemudik, armada

ambulance dan mobil derek sebagai antisipasi.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan

prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Posyanter ini menjadi

salah satu titik krusial di Sumatera Selatan dalam mendukung koordinasi lintas sektor

guna menjamin keselamatan pengguna jalan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh insan Jasa Raharja di lapangan siap memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan tepat. Momentum arus balik ini menjadi ujian nyata bagi kesiapsiagaan kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Harwan.rabu (8/4/2026). 

Selain melakukan peninjauan pos pelayanan terpadu, Harwan juga menjenguk korban

kecelakaan yang sedang dirawat di RS Moh Hoesin Kota Palembang, Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat, sekaligus memastikan proses penanganan korban kecelakaan berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

Dalam kesempatan tersebut, Harwan menegaskan pentingnya implementasi program Zero Pending Claim, yaitu memastikan tidak adanya pengajuan santunan yang tertunda. Program ini merupakan wujud nyata dari prinsip negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan.

"Kami terus mendorong agar setiap proses penanganan korban kecelakaan dapat

dilakukan secara cepat dan tepat, tanpa adanya keterlambatan dalam penyerahan

santunan. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan

prima dan empati sepenuh hati,"tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Jasa Raharja di wilayah Banten, Lampung dan Sumatera Selatan semakin siap dalam menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat selama arus balik. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tidak hanya diwujudkan dalam kesiapan operasional, tetapi juga dalam kecepatan dan ketepatan penanganan korban kecelakaan.

(Red/fzl)