Buka Puasa Bersama, Kapolri: Suara Media Adalah Suara Publik yang Harus di Dengar

Buka Puasa Bersama, Kapolri: Suara Media Adalah Suara Publik yang Harus di Dengar

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat  News - 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar buka puasa bersama insan media. Jenderal Sigit menyampaikan pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jenderal Sigit menyampaikan media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan representasi dari suara masyarakat yang harus didengar dan direspons oleh kepolisian.

"Kami menyadari bahwa suara media adalah suara publik yang harus didengar. Kewajiban kami sebagai institusi Polri untuk melaksanakan amanah sebagaimana yang diserukan oleh suara-suara publik yang diwakili oleh rekan-rekan media," katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Jenderal Sigit lantas memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk tidak mengabaikan pemberitaan media, sekecil apa pun itu. Dia mengatakan laporan yang muncul di media sering kali merupakan jeritan atau aspirasi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian.

"Tolong seluruh jajaran yang ada, bahwa sekecil apa pun suara dari teman-teman media, itu adalah jeritan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat. Mau tidak mau kita harus melakukan langkah cepat, respons cepat untuk menanggapi," tegasnya.

Dia berharap sinergi antara media dan Polri terus terjaga. Tujuannya agar respons kepolisian di lapangan bukan didasari keinginan sendiri, melainkan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

"Sehingga ke depan tentunya respons kita bukan respons karena keinginan sendiri, tapi respons kita betul-betul respons di lapangan yang kemudian bergerak karena kita mendengarkan suara publik yang disuarakan oleh rekan-rekan media," ucap Sigit.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka apabila terdapat perilaku anggota Polri yang mencederai rasa keadilan publik, baik disadari maupun tidak.

"Kemudian, dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu, kami dalam hal ini, kami mohon maaf," tutur Kapolri.

Dia berjanji akan tidak segan-segan menindak tegas anggota yang mencederai keadilan publik. Apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran. Penindakan tegas disebut untuk menjaga institusi Korps Bhayangkara.

"Dan ini sebagai bentuk komitmen kami, komitmen institusi terhadap publik, terhadap masyarakat, dan terhadap insan pers," ucap Jenderal Sigit. 

(Red/AR)

BPJS Kesehatan Cikarang Beri Penghargaan Transformasi Digital untuk FKTP dan FKRTL

BPJS Kesehatan Cikarang Beri Penghargaan Transformasi Digital untuk FKTP dan FKRTL

Redaksi       Comment   

Cikarang Selatan. - Analisa Rakyat News - 

BPJS Kesehatan Cikarang menyerahkan Penghargaan Transformasi Digital kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang berlangsung di Telaga Seafood, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Selasa (24/02/2026).

Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bekasi. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadilah, menyampaikan bahwa transformasi digital di fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan cepat, transparan, dan setara bagi seluruh peserta di Kabupaten Bekasi.

“Melalui antrean online, bridging klaim, rekam medis elektronik, hingga implementasi biometrik, kami ingin memastikan peserta mendapatkan kepastian layanan tanpa waktu tunggu panjang serta sistem pembiayaan yang akuntabel,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan bahwa kemitraan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dibangun dalam posisi setara, bukan hubungan subordinatif, karena masing-masing memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.

“Kami memastikan kepesertaan dan pembayaran berjalan lancar, sementara rumah sakit dan puskesmas memastikan mutu pelayanan tetap optimal sebagai representasi hadirnya negara dalam sistem jaminan kesehatan,” tegasnya.

Erwin menambahkan bahwa penghargaan transformasi digital diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang konsisten mengimplementasikan inovasi layanan berbasis teknologi secara bertahap dari bintang satu hingga bintang tujuh.

“Capaian pemanfaatan layanan digital yang telah melampaui lima puluh persen menjadi indikator bahwa perubahan ini nyata dirasakan masyarakat dan harus terus kita dorong agar semakin merata,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Wiraatmaja, menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi penting bagi FKTP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui integrasi sistem digital.

“Kami bersyukur atas apresiasi ini dan berharap penghargaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penyemangat bagi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan membanggakan,” ungkap Wiraatmaja.

Ia menambahkan bahwa implementasi antrean online, integrasi aplikasi, serta pemanfaatan sistem digital di FKTP membantu tenaga kesehatan mengatur alur pelayanan secara lebih efisien dan meminimalkan kepadatan pasien di ruang tunggu.

“Dengan sistem yang semakin terintegrasi, kami bisa lebih fokus pada mutu pemeriksaan dan keselamatan pasien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan puskesmas terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya. 

(Red/AR)

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Brrsama Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Menggelar Diskusi Publik Dengan Tema ; “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scam Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan”

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Brrsama Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Menggelar Diskusi Publik Dengan Tema ; “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scam Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan”

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Kasus perdagangan orang dan maraknya scam online di Kamboja menjadi sorotan publik, menyadarkan perlunya penguatan implementasi regulasi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam Diskusi Publik bertema “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scamm Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan” yang digelar di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (24/02/26).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Ali Nurdin, menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada tidak maksimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 42 yang mengatur penguatan perlindungan sejak tahap awal (hulu). “Korban-korban yang berjatuhan hari ini adalah dampak dari tidak maksimalnya implementasi regulasi,” tegas Ali.

Ali mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar menambah alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga terkait perlindungan pekerja migran, terutama untuk program sosialisasi dan pencegahan di daerah-daerah kantong migran. “Sosialisasi justru harus diperbesar. Ini adalah puncak perlindungan,” ujarnya.

Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menambahkan bahwa persoalan ini bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan lemahnya implementasi dan orkestrasi penegakan hukum di lapangan. “Secara regulasi sudah cukup. Bahkan tanpa UU TPPO pun, dengan KUHP saja pelaku bisa dijerat. Masalahnya bukan di aturan, tapi di implementasi dan supremasi hukumnya,” tegas Zainul.

Fungsional Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri, Rangga Yudha Nagara, memaparkan perkembangan penanganan kasus perdagangan orang dan maraknya scam online di Kamboja. Lebih dari 1.000 WNI ditampung di dua shelter KBRI, dan pemerintah mempercepat proses asesmen dan penerbitan dokumen perjalanan.

Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy Wiliam Sinaga, M.H., menyoroti pentingnya reformasi sistem perlindungan pekerja migran Indonesia. “Negara tetap wajib melindungi warga negara, baik legal maupun ilegal. Tidak boleh ada pembatasan perlindungan hanya karena status administratif,” tegasnya.

Diskusi ini menekankan perlunya penguatan implementasi regulasi, peningkatan anggaran, dan keberanian politik untuk memastikan negara benar-benar hadir melindungi pekerja migran Indonesia.

(Red/Ersya)

Jasa Raharja lkut Serta dalam Survei Kesiapan Operasi Ketupat 2026 di Jawa Barat, Perkuat Sinergi Dukung Mudik Berkeselamatan

Jasa Raharja lkut Serta dalam Survei Kesiapan Operasi Ketupat 2026 di Jawa Barat, Perkuat Sinergi Dukung Mudik Berkeselamatan

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News -

Untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik ldulfitri 2026 dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan, Jasa Raharja turut ambil bagian dalam kegiatan survei jalur diwilayah hukum Polda Jawa Barat pada hari ini (24/2/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama berbagai stakeholder terkait untuk memperkuat kesiapan infrastruktur, layanan, dan pengamanan lalu lintas menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Survei jalur ini dipimpin oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho,

S.H., M.Hum. dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Kementerian

Perhubungan, Kementerian PUPR, serta perwakilan BUMN terkait. 

Dari Jasa Raharja, hadir Direktur Utama Muhammad Awaluddin dan Direktur Operasional Ariyandi sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan berkendara.

Rest Area KM 81 Tol Cipali menjadi lokasi pertama yang ditinjau oleh rombongan,

dilanjutkan ke Induk PJR Cipali KM 188 dan Pos Cileunyi melalui Tol Cisumdawu. Seluruh titik tersebut merupakan lokasi strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik & balik Idul fitri.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026, yang mengusung tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia', merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat.

"Negara hadir melalui kolaborasi seluruh stakeholder dalam persiapan pengamanan

jalur mudik, baik di Sumatra maupun Jawa. Tahun ini, kami membentuk check point pemeriksaan kendaraan, khususnya untuk bus dan travel, yang meliputi kelaikan kendaraan, kondisi dan kesehatan pengemudi, serta kelengkapan administrasi. Pemeriksaan dilakukan secara terpadu bersama Kementerian Perhubungan, pihak kesehatan, dan didukung oleh Jasa Raharja," ujar Agus.

la juga menambahkan bahwa sejumlah langkah strategis telah disiapkan, termasuk pemanfaatan Tol Japek Selatan saat arus balik, percepatan perbaikan jalan rusak, serta penguatan pengawasan di jalur arteri dan jalan nasional utama.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa perusahaan mendukung penuh arahan Kakorlantas Polri dalam rangka menciptakan mudik yang aman dan berkeselamatan.

"Jasa Raharja akan menyiapkan 25 Pos Pelayanan Terpadu (Posyanter) di sepanjang lintasan mudik, salah satunya di KM 81 sebagai bagian dari check point station. Posyanter ini akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam mendukung pemeriksaan kesehatan pengemudi, penyediaan informasi rute perjalanan, serta edukasi keselamatan," jelasnya.

Awaluddin menegaskan bahwa fokus utama Jasa Raharja selama periode arus mudik dan balik ini adalah menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, meminimalkan risiko fatalitas, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan optimal melalui program asuransi kecelakaan Jasa Raharja.

Kehadiran petugas Jasa Raharja di lapangan merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan prima yang berlandaskan semangat melayani sepenuh hati. 

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, perusahaan terus memperkuat perannya sebagai BUMN yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui kegiatan survei jalur ini, seluruh stakeholder berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, integrasi data, serta kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa ldul fitri. 

Upaya tersebut menjadi wujud nyata bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan, rasa aman, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.

Dengan mengedepankan sinergi, profesionalisme, dan pendekatan humanis, Jasa Raharja berkomitmen menghadirkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Red/fzl)

Jelang Pilkades Digital, Kadisdukcapil Bekasi Ingatkan Pentingnya Validasi Data Warga

Jelang Pilkades Digital, Kadisdukcapil Bekasi Ingatkan Pentingnya Validasi Data Warga

Redaksi       Comment   

Cikarang Pusat - Analisa Rakyat News -

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi mengingatkan masyarakat agar segera melakukan pemutakhirkan data kependudukan sebagai langkah penting menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) agar data pemilih akurat dan hak konstitusional warga dapat terjamin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Carwinda pada Apel Pagi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Senin, (23/02/2026).

“Oleh karena itu pada kesempatan yang kami sampaikan, bahwa kita butuh adanya validasi data terkait dengan kependudukan apalagi nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala desa,” ujar Carwinda.

Menurutnya, validasi data kependudukan sangat dibutuhkan karena data tersebut menjadi dasar dalam berbagai layanan publik termasuk penentuan daftar pemilih tetap pada Pilkades yang akan segera digelar di sejumlah desa secara digital. Karena itu, masyarakat diminta aktif memperbarui Kartu Keluarga (KK) apabila terjadi perubahan anggota keluarga, seperti kelahiran, pernikahan, maupun kematian.

Carwinda juga meminta para orang tua bagi yang memiliki anak diatas 16 tahun untuk segera melakukan perekaman KTP Elektronik (E-KTP) agar tidak kehilangan hak pilih saat Pilkades berlangsung.

“Jadi kami mohon bapak ibu yang memiliki anak usia 16 atau 17 tahun ke atas untuk segera melakukan perekaman e-KTP,” tegasnya.

Lebih lanjut, untuk mendukung hal tersebut Disdukcapil Kabupaten Bekasi sendiri terus menggencarkan pelayanan perekaman KTP el bagi penduduk usia 17 tahun melalui inovasi kampus 17. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelajar dalam melakukan perekaman tepat waktu.

Selain itu, Disdukcapil juga memberikan pelayanan jemput bola Administrasi Kependudukan (Adminduk) baik di tingkat desa maupun dusun yang ada di 23 kecamatan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan terpadu, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat.

Kadisdukcapil meminta aparatur pemerintah agar diharapkan menjadi contoh dalam memperbarui data kependudukan. Sehingga kesadaran masyarakat bisa meningkat dan seluruh proses administrasi kependudukan maupun pelaksanaan Pilkades dapat berjalan tertib dan akurat.

“Saya minta bapak ibu sekalian menjadi contoh bagi masyarakat untuk memperbaiki data kependudukan, karena data yang kita miliki menjadi dasar dalam berbagai urusan kependudukan,” tutupnya.

(Red/Ersya)

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Dan Ketua LPM Ciketing Udik Meresmikan 2 Hasil Pembangunan LPM Ciketingudik

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Dan Ketua LPM Ciketing Udik Meresmikan 2 Hasil Pembangunan LPM Ciketingudik

Redaksi       Comment   

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan roadshow ke wilayah Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, Sabtu (14/2). Kunjungannya ini untuk meresmikan 2 hasil pembangunan yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Ciketingudik.

Mengawali kunjungannya, Wali Kota Bekasi meresmikan Joglo atau Pendopo RT 003 RW 08 Ciketingudik yang berada di kawasan perumahan Taman Rahayu Regensi. Kemudian dilanjutkan dengan meresmikan Gedung Sekretariat Bersama RW 03 Ciketingudik.

Nampak hadir dalam rangkaian kegiatan ini, yakni anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, H Anton, Camat Bantargebang Sumpono Brama, Lurah Ciketingudik Usep Sudharma Wijaya, dan Ketua LPM Ciketingudik Salim Samsudin.

Sementara, peresmian 2 hasil pembangunan yang bersumber dari anggaran bantuan fisik kompensasi sampah TPST Bantargebang yang dikelola pihak LPM Ciketingudik ini ditandai dengan penandatanganan prasasti secara bergantian oleh Wali Kota Bekasi dan Ketua LPM Ciketingudik.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bekasi menyampaikan tanggapan positifnya terhadap sinergitas LPM Ciketingudik dalam mendukung program Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mewujudkan pelayanan piblik yang prima. Dia berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga hasil pembangunan yang sudah jadi sehingga bisa awet digunakan secara maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPM Ciketingudik Salim Samsudin menjelaskan pembangunan Pendopo RT 003 RW 08 dan Gedung Sekretariat Bersama RW 03 berdasarkan usulan dari kalangan masyarakat. “Ini juga menjadi inisiatif kami dalam mewujudkan tertib administrasi pelayanan publik yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat,” tegasnya.

“Jadi masyarakat tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang dibutuhkan, cukup datang ke kantor sekretariat ini. Termasuk untuk menggelar forum pertemuan, masyarakat sudah memiliki wadah atau tempat yang memadai,” papar Salim.

Salim kemudian berharap hasil pembangunan ini mampu mendongkrak kinerja para pengelola lingkungan seperti pengurus RT dan RW juga para kader Posyandu. “Harapan yang utama adalah tercptanya pelayanan maksimal untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, ucapan terima kasih disampaikan Ketua RW 03 Ciketingudik, Ateng Parman, yang sudah merealsasikan usulan masyarakat. “Adanya Gedung Sekretariat Bersama ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan maksimal menuju zero complaint yang dicanangkan Pak Wali Kota Bekasi,” katanya.

Begitu juga, Ateng optimistis pelayanan kesehatan untuk Balita, anak-anak, dan ibu hamil bisa semakin meningkat dengan adanya pembangunan Gedung Sekretatiat Bersama RW 03 ini.

“Mari kita sama-sama satukan semangat untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, kita jadikan wilayah Ciketing udik menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang tertib, yang selaras dengan visi dan misi Ciketing udik Juara,” pungkasnya. 

(Red/slmt)

Pemkab Bekasi Salurkan Bantuan Ramadan untuk Warga Terdampak Banjir

Pemkab Bekasi Salurkan Bantuan Ramadan untuk Warga Terdampak Banjir

Redaksi       Comment   

Cikarang Pusat - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan. 

Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar agar warga tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman di tengah kondisi darurat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi per 22 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi. 

Beberapa desa yang terdampak banjir di antaranya Desa Hurip Jaya, Desa Muarabakti, Desa Kedung Pengawas, dan Desa Buni Bakti, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 60 sentimeter. Puluhan kepala keluarga terdampak dan belasan hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami kerusakan.

Dalam penanganannya, tim gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI, Polri, Dinas Sosial, Baznas, PMI, relawan kebencanaan, serta instansi terkait lainnya telah melakukan langkah cepat berupa pendataan, evakuasi warga, pendirian titik pengungsian, hingga distribusi bantuan logistik.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pangan, perlengkapan darurat, serta dukungan logistik lainnya guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah mengingat masyarakat akan segera memasuki bulan Ramadan.

“Pemerintah daerah bersama unsur relawan berupaya memastikan warga terdampak tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan layak, meskipun berada dalam situasi bencana,” ujarnya. 

Selain penanganan darurat, koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak serta mengantisipasi potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat setempat guna mempercepat proses penanganan dan penyaluran bantuan bagi warga yang membutuhkan.

(Red/AR)