Dirjen KP2MI Rinardi Ungkap Modus Penipuan Penempatan PMI ke Libya Lewat Dubai dan Istanbul

Dirjen KP2MI Rinardi Ungkap Modus Penipuan Penempatan PMI ke Libya Lewat Dubai dan Istanbul

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat mengenai bahaya penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, terutama ke Libya. Praktik perekrutan ilegal masih terjadi meskipun pemerintah telah memberlakukan moratorium pengiriman pekerja domestik ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Direktur Jenderal Pelindungan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi, mengungkapkan bahwa laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli menunjukkan masih adanya arus keberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal menuju Libya.

“Walaupun pemerintah telah menetapkan moratorium pengiriman pekerja domestik ke Timur Tengah, laporan dari KBRI Tripoli menunjukkan masih ada pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural ke Libya,” kata Rinardi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, sebagian besar pekerja migran tersebut awalnya direkrut dengan janji pekerjaan di negara lain seperti Uni Emirat Arab atau Turkiye. Namun setelah tiba di negara transit, mereka justru diberangkatkan ke Libya tanpa penjelasan yang memadai mengenai kondisi kerja yang akan dihadapi.

Negara transit yang kerap digunakan dalam praktik tersebut antara lain Dubai dan Istanbul. Dari sana para pekerja kemudian diterbangkan ke kota-kota di Libya seperti Tripoli atau Benghazi.

Setibanya di Libya, banyak pekerja migran menghadapi persoalan serius dengan majikan. Beberapa di antaranya melaporkan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan harus mencari perlindungan ke KBRI karena mengalami kesulitan.

Permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Ketika ingin kembali ke Indonesia, para pekerja migran tersebut harus menghadapi proses administrasi yang rumit dan biaya yang tidak sedikit.

Rinardi menjelaskan, pekerja migran harus memenuhi berbagai persyaratan seperti dokumen paspor, izin tinggal, hingga izin keluar dari negara tersebut. Selain itu, terdapat denda pajak warga asing sekitar 75 dinar Libya per bulan serta biaya exit permit sekitar 555 dinar.

Dalam beberapa kasus, pekerja yang menghentikan kontrak sebelum dua tahun juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada majikan dengan nilai antara 5.000 hingga 7.000 dolar AS.

Jika seluruh biaya tersebut dihitung, total pengeluaran untuk proses pemulangan dapat melampaui Rp100 juta per orang, termasuk denda, kompensasi kepada majikan, serta tiket pesawat. Proses pemulangan bahkan dapat berlangsung selama berbulan-bulan.

Karena itu, KP2MI mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas prosedurnya.

Pemerintah juga meminta warga negara Indonesia yang sedang transit di Dubai atau Istanbul dan diminta melanjutkan perjalanan ke Libya untuk segera menolak dan mencari bantuan.

“Jika mengalami situasi tersebut, segera minta bantuan petugas bandara untuk menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai atau Istanbul agar mendapatkan perlindungan,” tegas Rinardi.

Selain itu, calon pekerja migran Indonesia diminta memastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi. Informasi terkait job order dan legalitas penempatan dapat diperiksa melalui sistem resmi pemerintah pada laman siskop2mi.

Pemerintah berharap langkah kewaspadaan ini dapat mencegah semakin banyak warga Indonesia yang menjadi korban penempatan kerja ilegal di luar negeri.

(Red/Ersya)

Groundbreaking Rusun Subsidi di Meikarta, Pemkab Bekasi Dukung Program 3 Juta Rumah

Groundbreaking Rusun Subsidi di Meikarta, Pemkab Bekasi Dukung Program 3 Juta Rumah

Redaksi       Comment   

Cikarang Selatan - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Presiden dalam penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat. 

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sektor swasta pada kegiatan groundbreaking pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut.

“Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi tentu siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, usai kegiatan groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Minggu (08/03/2026). 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi tersebut telah melalui proses panjang untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang, serta masyarakat calon konsumen,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi.

“Kepastian hukum sangat penting. Tanpa kepastian hukum, pengembang, kontraktor, perbankan maupun masyarakat tentu akan ragu untuk terlibat dalam pembangunan perumahan,” katanya.

Maruarar menambahkan pembangunan hunian vertikal menjadi solusi efisiensi pemanfaatan lahan di tengah keterbatasan tanah di kawasan perkotaan.

“Dengan luas sekitar 30 hektare, kawasan ini dapat menampung ratusan ribu unit hunian. Jika dibangun rumah tapak, tentu membutuhkan lahan yang jauh lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menilai kawasan tersebut memiliki ekosistem yang mendukung kebutuhan masyarakat karena dekat dengan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar, serta kawasan industri sebagai pusat lapangan kerja.

“Pembangunan perumahan juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor industri serta membuka peluang kerja bagi masyarakat,” kata Maruarar.

Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pembangunan rusun subsidi tersebut sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah

“Pada bulan Ramadan ini kita menyaksikan momentum yang sangat baik. Saya kira tidak berlebihan jika kegiatan hari ini disebut sebagai peristiwa yang bersejarah,” ujarnya.

Ia menjelaskan pembangunan tersebut didukung kontribusi pihak swasta yang menyerahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat.

“Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat,” katanya.

(Red/AR)

Komunitas Senam LPM Ciketing udik, Riska Salim Tetap Kompak di Lapangan, Akur dalam Menjalin Silaturahmi

Komunitas Senam LPM Ciketing udik, Riska Salim Tetap Kompak di Lapangan, Akur dalam Menjalin Silaturahmi

Redaksi       Comment   

 

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Meski aktifitas senam massal libur selama Bulan Suci Ramadhan, silaturahmi di antara kalangan anggota Komunitas Senam LPM Ciketingudik tetap terjalin harmonis. Hal ini terbukti dalam kegiatan berbagi makanan berbuka puasa yang digelar belum lama ini.

Bukan hanya dalam aksi sosial, Komunitas Senam LPM Ciketingudik tetap aktif mengisi momen Ramadhan. Diantaranya dengan mengadakan acara berbuka puasa bersama yang dilaksanakan Rabu (4/3) sore di RM Kampung Kecil, Ciangsana, Kabupaten Bogor.

Suasana penuh keakraban mewarnai setiap rangkaian kegiatan yang digelar. Bahkan suasana nampak semakin seru saat momen pembagian doorprize atau hadiah hiburan bagi anggota Komunitas Senam LPM Ciketingudik yang hadir, termasuk hadir Ketua TP PKK Kelurahan Ciketingudik Encih Suarsih, yang selalu aktif dalam setiap kegiatan senam massal yang digelar komunitas senam.

Satu-persatu hadiah hiburan ini dibagikan dengan diiringi sorak gembira seluruh anggota komunitas senam. Acara kemudian diakhiri dengan ramah-tamah yang dirangkai dengan aksi bersalam-salaman sambil saling bermaaf-maafan.

Rasa haru diungkapkan Ketua Komunitas Senam LPM Ciketingudik, Riska Salim, melihat kekompakan seluruh anggota komunitas senam yang hadir dalam acara berbuka puasa ini. “Gak nyangka aja, ternyata kawan-kawan tetap kompak menjalin silaturahmi, saya jadi terharu,” ungkapnya.

“Suasana penuh persahabatan ini yang bikin kangen saya. Seluruh anggota komunitas senam bukan hanya kompak saat berada di lapangan, tapi juga selalu akur dalam persahabatan di setiap kegiatan yang kami gelar,” papar Riska.

Riska berharap keakraban ini terus dipertahankan sebagai wujud silaturahmi di antara kalangan masyarakat Ciketingudik. “Semoga kita semua selalu menjaga kesehatan, sampai saatnya kita bertemu lagi dalam senam bersama yang akan kita mulai lagi setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran,” pungkasnya.

(Red/slmt)

Jasa Raharja Hadir dalam Pelepasan Ekspedisi Elshinta Mudik Lebaran 2026, Perkuat Kolaborasi Keselamatan Transportasi Nasional

Jasa Raharja Hadir dalam Pelepasan Ekspedisi Elshinta Mudik Lebaran 2026, Perkuat Kolaborasi Keselamatan Transportasi Nasional

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

  

Jasa Raharja turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelepasan Tim Ekspedisi Elshinta Jelang Mudik Lebaran 2026 yang diselenggarakan pada hari Jum'at (6/3/2026) di Gedung Korlantas Polri, Jakarta. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama berbagai stakeholder dalam memantau kesiapan jalur mudik sekaligus memperkuat kampanye keselamatan berkendara menjelang arus mudik dan

balik Idulfitri 2026.

Ekspedisi yang diselenggarakan oleh Radio Elshinta tersebut bertujuan memantau langsung kondisi jalur mudik di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus memberikan informasi aktual kepada masyarakat mengenai kesiapan infrastruktur, fasilitas transportasi, serta potensi titik rawan kecelakaan maupun kemacetan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal serta Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. Acara diawali dengan talkshow yang menghadirkan para narasumber dari unsur kepolisian, pemerintah, dan BUMN sektor transportasi untuk membahas kesiapan menghadapi mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

Dalam sesi talkshow, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa Jasa Raharja memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan masyarakat di sektor transportasi. Menurutnya, kesiapan perusahaan tidak hanya berfokus pada penanganan pascakecelakaan, tetapi juga mencakup langkah preventif yang dilakukan bersama berbagai pihak.

"Jasa Raharja hadir bukan sekadar sebagai lembaga pemberi santunan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem keselamatan transportasi nasional. Untuk menghadapi Lebaran 2026, kami menyiagakan lebih dari 2.000 petugas Jasa Raharja yang tersebar di seluruh Indonesia guna memastikan perlindungan bagi masyarakat dapat berjalan cepat, tepat, dan transparan," ujarnya.

la menjelaskan bahwa dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas, perusahaan

memastikan proses santunan berjalan cepat melalui integrasi data dengan kepolisian, rumah sakit, dan instansi terkait. Melalui sistem digital yang terhubung secara nasional, korban kecelakaan dapat segera memperoleh penanganan medis tanpa hambatan administratif. 

Inilah bentuk komitmen Jasa Raharja untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat,Selain layanan pasca kecelakaan, Awaluddin juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena bagi Jasa Raharja, perlindungan terbaik adalah mencegah kecelakaan terjadi sejak awal.

Ia menjelaskan, Komitmen kami dalam keselamatan transportasi diwujudkan dengan pendekatan yang berbasis data dan kolaborasi. Penguatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) menjadi kunci konvergensi data dan penyusunan action plan lintas pemangku kepentingan. Selain itu, program sosio-engineering terus diperluas

melalui edukasi pelajar, kampanye keselamatan, pelatihan pertolongan pertama, pembinaan pengemudi angkutan umum, hingga kehadiran Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas dan Pos Pelayanan Terpadu di lapangan.

Sebagai BUMN yang berada dalam ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang semakin terintegrasi dan responsif. 

Komitmen tersebut dijalankan dengan semangat melayani sepenuh hati, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan prima terutama pada periode mobilitas tinggi seperti Idulfitri. Pada kesempatan tersebut, Jasa Raharja juga menerima piagam penghargaan dari Radio Elshinta yang diserahkan langsung oleh Direktur Radio Elshinta, Henni Tanjanri.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan

dan kontribusi Jasa Raharja dalam berbagai program keselamatan transportasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung sistem transportasi yang aman dan berkeselamatan. 

Upaya tersebut menjadi bagian dari peran perusahaan dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus bentuk negara hadir secara nyata melalui layanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

(Red/fzl)

Disbudpora Proses Lima Objek untuk Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

Disbudpora Proses Lima Objek untuk Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

Redaksi       Comment   

Cikarang Pusat - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) terus memperkuat langkah pelestarian sejarah daerah dengan mendorong sejumlah situs dan bangunan bersejarah untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga jejak sejarah serta identitas lokal Kabupaten Bekasi agar tidak hilang di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri dan pertumbuhan permukiman modern yang terus terjadi di berbagai wilayah.

“Cagar budaya bukan sekadar bangunan lama, tetapi bukti perjalanan sejarah masyarakat Bekasi yang harus dijaga bersama. Kalau tidak kita tetapkan dan lindungi sekarang, nilai sejarah tersebut bisa hilang seiring perkembangan zaman,” ujar Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Roro Rizpika.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat lima objek yang tengah diproses untuk dinaikkan statusnya menjadi Cagar Budaya setelah melalui tahapan inventarisasi dan pengumpulan data awal oleh tim dari Disbudpora. Kelima objek tersebut yakni Cerobong Asap Kedungwaringin, Tugu Bambu Warung Bongkok, Rumah Etnis Cina Karangbahagia, Rumah Camat Pebayuran, serta Asrama Pondok Pesantren Albaqiyatussholihat yang dinilai memiliki nilai sejarah penting bagi perkembangan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Objek-objek tersebut sedang kami kaji lebih mendalam bersama tim ahli untuk memastikan kelayakannya. Jika memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, statusnya akan kami tingkatkan menjadi Cagar Budaya agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat,” kata Roro Rizpika.

“Banyak juga informasi berasal dari warga yang mengetahui keberadaan bangunan lama atau situs bersejarah di daerahnya. Laporan tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi dan nilai sejarahnya,” jelasnya.

Roro juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan sembilan objek sebagai Cagar Budaya yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Stasiun Kedunggede, Stasiun Lemahabang, Masjid Al-Mujahidin Cibarusah, SDN Simpangan 01 Cikarang Utara, Eks Rumah Tuan Tanah Pebayuran, Gedung Juang Tambun Selatan, SDN Setia Darma 01 Tambun Selatan, Ek bs Kantor Kawedanan Cikarang yang kini menjadi Perpustakaan Umum Daerah, serta Saung Ranggon di Cikarang Barat.

“Selain itu, saat ini juga terdapat 34 Objek Diduga Cagar Budaya yang telah memiliki Surat Keputusan dan berada dalam tahap pengawasan serta kajian lanjutan oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa suatu objek dapat dikategorikan sebagai cagar budaya apabila memiliki nilai penting bagi sejarah dan telah berusia minimal 50 tahun, meskipun aspek yang paling utama tetap pada nilai historis serta keterkaitannya dengan perjalanan masyarakat Bekasi.

“Cagar budaya harus dirawat dan dilestarikan, bukan hanya dilihat sebagai bangunan tua semata. Di situlah identitas daerah terbentuk dan dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda di masa depan,” tandasnya.

(Red/AR)

Meriahkan Acara Variety Show Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Ngabuburit Bareng Trio Meded

Meriahkan Acara Variety Show Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Ngabuburit Bareng Trio Meded

Redaksi       Comment   

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Sejak tampil di acara variety show dalam program Ngabuburit Bareng LPM Ciketingudik, nama grup lenong Trio Meded mendadak kondang atau dikenal oleh kalangan masyarakat. Meski tampil apa adanya, namun kisah dagelan yang disajikan Trio Meded mampu mengocok perut jamaah atau masyarakat yang hadir.

Tahun ini, program Ngabuburit Bareng LPM Ciketingudik digelar sepanjang Bulan Suci Ramadhan. Kegiatan ini mengusung konsep variety show yang dipusatkan di kawasan Taman Polder Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tiap Sabtu dan Minggu sore.

Beragam aksi seni budaya yang ditampilkan dalam variety show ini, salah satunya adalah lenong Bekasi yang ditampilkan Trio Meded, grup lenong bentukan LPM Ciketingudik. Selain tampil menghibur, cerita yang disajikan Trio Meded ini berisi pesan-pesan moral yang berkaitan dengan realita kehidupan sehari-hari masyarakat.

Trio Meded memiliki tiga pemeran utama yang merupakan warga asli Ciketingudik dengan karakter berbeda. Ada Bang Bolot yang merupakan bos kaya raya namun kikir dan sering meledek orang lain, lalu ada RT Atan yang berkarakter sebagai seoarang Ketua RT namun memiliki banyak masalah keuangan dalam hidupnya, kemudian Bang Kosim yang merupakan seorang petugas Linmas yang seringkali menjadi penengah dalam ‘konflik abadi’ antara Bang Bolot dengan RT Atan.

Setiap kali tampil, Trio Meded biasanya berkolaborasi dengan Wayang Golek Berdakwah yang dibawakan Ustadz Ugun. Pagelaran lenong Bekasi ini juga diramaikan oleh Ketua LPM Ciketingudik, Salim Samsudin, dan beberapa tokoh agama yang tampil dengan pesan-pesan yang berisi nilai-nilai kebajikan.

Meski baru tampil beberapa kali, kehadiran Trio Meded sudah menjadi perhatian kalangan masyarakat Ciketingudik yang menghadiri acara Ngabuburit Bareng LPM Ciketingudik. Terlebih lagi penampilan Trio Meded terkesan natural alias spontanitas dalam menyampaikan kisah-kisah terkait keluh-kesah yang biasa disuarakan masyarakat.

Harapan disampaikan Ketua LPM Ciketingudik, Salim Samsudin, terkait program variety show ini. “Semoga menghibur masyarakat yang hadir sambil menunggu jadwal berbuka puasa,” katanya.

Selain itu, Salim juga manyampaikan sasaran program ini adalah untuk memperkenalkan seni budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Ciketingudik. “Bukan hanya seni budaya saja, kami juga bakal memperkenalkan tokoh-tokoh terkenal masyarakat Ciketing udik yang sudah berkontribusi dalam kemajuan wilayah dan pastinya mengharumkan nama wilayah Ciketing udik,” pungkasnya. 

(Red/slmt)

Didampingi Menteri LH, Plt Bupati Bekasi Sanksi Tegas dan Tipiring bagi Pembuang Sampah Sembarangan

Didampingi Menteri LH, Plt Bupati Bekasi Sanksi Tegas dan Tipiring bagi Pembuang Sampah Sembarangan

Redaksi       Comment   

Cikarang Barat - Analisa Rakyat News -

Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan kegiatan korve (kerja bakti massal) di sepanjang Jl. Inspeksi Kalimalang, Kecamatan Cikarang Barat, Senin (2/3/2026), sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Dirinya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3,3 juta jiwa.

“Alhamdulillah hari ini Pak Menteri sudah datang ke Kabupaten Bekasi. Yang tadi kita lihat bukan hanya satu tempat yang membuang sampah di jalanan. Ini menjadi perhatian serius kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Bekasi telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2025 yang akan ditegakkan secara tegas. Pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang kedapatan membuang sampah sembarangan.

“Oleh sebab itu, selain kita sudah punya perda sampah, akan kita tindak apabila ada yang membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana inovatif berupa sayembara bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah ilegal. Langkah ini dinilai sebagai upaya melibatkan partisipasi publik dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kita akan bersama Forkopimda membuat sayembara. Apabila masyarakat mengetahui dan melaporkan yang membuang sampah sembarangan, akan kita beri hadiah. Karena sering kali mereka membuangnya malam atau subuh hari. Kalau ada yang melihat dan melaporkan, akan kita tindak sesuai perda yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan pendalaman serius terhadap persoalan sampah di Kabupaten Bekasi, termasuk meminta pertanggungjawaban sesuai amanat regulasi.

“Kami akan memanggil jajaran pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Kepala Dinas, untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan sampah di sini. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh menangani sampah,” tegasnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh menangani s

Ia menjelaskan bahwa Pasal 9 UU 18/2008 memandatkan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan penanganan sampah, sementara gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menteri menetapkan norma dan target. Bahkan dalam Pasal 40 disebutkan, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang tidak sesuai norma hingga menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan.

“Kami akan menegakkan hukum di semua lini, sambil terus melakukan sosialisasi secara serius, baik kepada pengelola kawasan maupun masyarakat. Ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, banyak daerah menghadapi persoalan serupa,” katanya.

Hanif juga meminta penegakan tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan agar memberikan efek jera. Menurutnya, persoalan sampah bukan semata tanggung jawab bupati, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

“Masyarakat tidak bisa merasa sudah membayar retribusi lalu bebas membuang sampah sembarangan. Semua harus terlibat. Tanpa dukungan TNI-Polri dan Forkopimda, kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

(Red/AR)