Nama Pajar Ketua Insan Pers Keadilan Dicatut, Dugaan Pemerasan Terkuak

Nama Pajar Ketua Insan Pers Keadilan Dicatut, Dugaan Pemerasan Terkuak

Redaksi       Comment   

Tapung Hulu - Analisa Rakyat News -

Ketua Umum Insan Pers Keadilan, Pajar Saragih, mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pencatutan namanya oleh oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan tidak pernah memberi perintah kepada siapa pun untuk meminta uang kepada pengusaha maupun instansi pemerintah dengan mengatasnamakan dirinya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai seseorang yang diduga mengaku sebagai utusan Pajar Saragih dan meminta uang sebesar Rp3.500.000 kepada seorang pria berinisial DM.

Informasi yang beredar menyebutkan permintaan uang itu dikaitkan dengan dugaan aktivitas bisnis BBM ilegal di wilayah Tapung Hulu. Namun, Pajar menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kaitan dengan permintaan tersebut.

“Saya tegaskan, saya tidak pernah menyuruh siapa pun, baik anggota Insan Pers Keadilan maupun individu lain, untuk meminta uang dengan cara yang melanggar hukum. Jika ada pihak yang menjual nama saya untuk kepentingan pribadi, itu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” ujar Pajar dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa setiap bentuk komunikasi atau kerja sama yang melibatkan dirinya maupun organisasi Insan Pers Keadilan selalu dilakukan secara resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan pencatutan nama tersebut berpotensi merusak reputasi organisasi dan profesi jurnalis. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku membawa namanya tanpa bukti resmi.

Pajar juga mengimbau kepada siapa pun yang merasa dirugikan oleh oknum yang mencatut namanya agar segera menempuh jalur hukum.

“Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan oknum tersebut, silakan melapor kepada aparat penegak hukum agar persoalan ini dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah klarifikasi ini merupakan bagian dari komitmen organisasi Insan Pers Keadilan untuk menjaga integritas profesi pers serta memastikan setiap kemitraan dengan pihak mana pun berjalan secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red/AR)

Negara Buka Jalan ke Luar Negeri Tanpa Jerat Rentenir: KUR Penempatan PMI 2026 Resmi Diluncurkan

Negara Buka Jalan ke Luar Negeri Tanpa Jerat Rentenir: KUR Penempatan PMI 2026 Resmi Diluncurkan

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026, sebuah skema pembiayaan yang dirancang untuk membantu calon pekerja migran mengakses dana keberangkatan tanpa harus terjerat pinjaman berbunga tinggi.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan program ini menjadi langkah strategis negara untuk mengatasi persoalan klasik yang kerap menghantui calon pekerja migran: keterbatasan modal pada tahap pra-penempatan.

Menurutnya, tidak sedikit calon pekerja migran yang selama ini terpaksa meminjam dana dari lembaga nonformal atau rentenir dengan bunga mencekik hanya untuk menutup biaya pelatihan hingga tiket keberangkatan.

“KUR Penempatan ini hadir agar para pekerja migran tidak lagi terjebak pinjaman mahal. Pemerintah memberikan skema pembiayaan yang aman dan terjangkau,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Dalam skema terbaru ini, pemerintah menetapkan suku bunga hanya 6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman komersial yang dapat mencapai 12 persen. Calon pekerja migran juga dapat mengakses pembiayaan hingga Rp100 juta dengan tenor maksimal tiga tahun.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pra-penempatan, mulai dari biaya pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengurusan dokumen, hingga tiket keberangkatan ke negara tujuan kerja.

Perubahan Tata Kelola Anggaran

Mukhtarudin juga menyoroti adanya perubahan penting dalam tata kelola program ini. Sejak akhir Desember 2025, kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk KUR Penempatan telah dialihkan dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurutnya, perubahan ini memperkuat peran kementerian dalam memastikan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari tahap sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.

Remitansi Terus Menguat

Dari sisi ekonomi, kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional juga terus menunjukkan tren positif.

Data Bank Indonesia mencatat remitansi yang dikirim pekerja migran mencapai Rp253 triliun pada 2024, dan meningkat 14 persen menjadi sekitar Rp288 triliun pada 2025.

Selain itu, jumlah penempatan pekerja migran pada 2025 juga melampaui target. Dari target awal 253 ribu orang, realisasi penempatan mencapai 296 ribu pekerja migran.

Mukhtarudin menegaskan remitansi tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah.

“Uang yang dikirim pekerja migran menggerakkan ekonomi keluarga di desa-desa, meningkatkan daya beli, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara,” katanya.

Sosialisasi Hingga Tingkat Desa

Agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat, Mukhtarudin menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan perbankan untuk melakukan sosialisasi secara luas hingga ke desa-desa.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari peluncuran seremonial, tetapi dari sejauh mana masyarakat mengetahui dan mampu mengakses fasilitas tersebut.

“Program ini harus sampai ke masyarakat. Bank penyalur harus aktif bergerak agar calon pekerja migran memahami cara mengaksesnya,” tegasnya.

Target Penyaluran Rp393,5 Miliar

Sementara itu, Direktur Jenderal Penempatan P2MI, Ahnas, menyebut pemerintah menargetkan penyaluran KUR Penempatan sebesar Rp393,5 miliar pada tahun 2026.

Jika pada tahun sebelumnya pemanfaatan pembiayaan masih banyak digunakan untuk program magang, tahun ini pemerintah ingin memperluas akses bagi seluruh calon pekerja migran Indonesia.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menggandeng 17 lembaga penyalur, termasuk bank nasional dan daerah seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank BJB, serta sejumlah Bank Pembangunan Daerah lainnya.

Peluncuran program ini digelar di Kantor P2MI Jakarta Selatan pada Rabu (11/3), dan turut dihadiri Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Sekretaris Jenderal P2MI Dwiyono Wibowo, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dengan hadirnya KUR Penempatan 2026, pemerintah berharap perjalanan para pekerja migran menuju luar negeri tidak lagi dimulai dengan beban utang mahal, melainkan dengan dukungan pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau.

(Red/Ersya)

Transformasi Digital Pelayanan Publik Diapresiasi, Jasa Raharja Raih Dua di Ajang Penghargaan Anugerah BUMN 2026

Transformasi Digital Pelayanan Publik Diapresiasi, Jasa Raharja Raih Dua di Ajang Penghargaan Anugerah BUMN 2026

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Upaya transformasi digital yang dilakukan Jasa Raharja mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.  Dalam ajang Anugerah BUMN 2026 ke- 15 yang diselenggarakan oleh BUMN Track bersama BTA Academy di Jakarta,Selasa, 10 Maret 2026.

Jasa Raharja berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yang menegaskan keberhasilan perusahaan dalam memperkuat inovasi layanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada ajang tersebut, Jasa Raharja meraih penghargaan Kategori Korporat - Anak Perusahaan BUMN , Transformasi Digital Perusahaan Terbaik. Selain itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin juga menerima penghargaan KategorinBest CEO - Anak Perusahaan BUMN: Best CEO Digital Public Service Transformation.

Anugerah BUMN merupakan ajang apresiasi tahunan yang diberikan kepada perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang dinilai berhasil mendorong transformasi organisasi, inovasi bisnis, serta kepemimpinan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

Tahun ini, penghargaan tersebut mengangkat tema "BUMN Menuju Indonesia Emas Tata Kelola Kuat, Nilai Ekonomi Berkelanjutan". 

Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2026 Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. mengatakan bahwa transformasi yang dilakukan perusahaan negara tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga perubahan budaya organisasi.

"Transformasi BUMN tidak boleh berhenti pada restrukturisasi organisasi. Karena transformasi sejati adalah transformasi budaya, mindset yang berorientasi pada

speed, scale, dan sustainability. Dalam kerangka itu, penghargaan ini diharapkan

menjadi katalis perubahan, bukan tujuan akhir," ungkapnya.

Menerima dua penghargaan di Anugerah BUMN 2026, Direktur Utama Jasa Raharja

Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadinpengakuan eksternal atas upaya perusahaan dalam memperkuat digitalisasi layanan kepada masyarakat. Transformasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan Jasa

Raharja mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami terus mengembangkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Awaluddin.

la menjelaskan bahwa berbagai inovasi digital yang dikembangkan perusahaanNberperan penting dalam mempercepat proses layanan asuransi kecelakaan Jasa Raharja, mulai dari integrasi data dengan kepolisian dan rumah sakit hingga percepatan proses penyerahan santunan kepada korban kecelakaan transportasi.

Upaya tersebut menjadi salah satu wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung agenda besar transformasi BUMN, termasuk penguatan tata kelola dan optimalisasi nilai ekonomi melalui ekosistem perusahaan negara yang semakin terintegrasi, sejalan dengan pembentukan Danantara Indonesia sebagai pengelola aset dan investasi strategis negara.

Jasa Raharja akan terus memperkuat transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan layanan yang semakin cepat, akurat, dan mudah diakses

masyarakat. 

Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat serta menjalankan mandat perusahaan dengan semangat melayani sepenuh hati.

(Red/fzl)

Krisis di SMK Teknologi Assalam! Warga Desak Kepsek Mundur, Polemik Internal Sekolah Terkuak

Krisis di SMK Teknologi Assalam! Warga Desak Kepsek Mundur, Polemik Internal Sekolah Terkuak

Redaksi       Comment   

Bekasi - Analisa Rakyat News - 

Polemik di SMK Teknologi Assalam kini memasuki babak panas. Desakan masyarakat agar Kepala Sekolah mundur dari jabatannya semakin menguat. Sejumlah warga bahkan menilai kondisi sekolah sudah berada dalam situasi krisis kepemimpinan yang berpotensi mengganggu stabilitas pendidikan para siswa.

Gejolak di lingkungan SMK Teknologi Assalam mulai mencuat ke publik. Berbagai keluhan dari masyarakat dan orang tua siswa bermunculan, memicu desakan agar pihak yayasan maupun instansi pendidikan segera mengambil langkah tegas.

Warga menilai polemik yang terjadi di internal sekolah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kecil. Situasi yang terus memanas bahkan memunculkan tuntutan agar Kepala Sekolah segera mundur demi meredam konflik yang berkembang.

“Ini bukan lagi sekadar isu biasa. Kami ingin ada perubahan nyata agar kondisi sekolah kembali kondusif,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.

Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan, ketegangan di lingkungan sekolah sudah berlangsung cukup lama. Namun belakangan situasi semakin memanas setelah berbagai persoalan internal mulai menjadi perbincangan publik.

Sejumlah pihak juga mempertanyakan tata kelola manajemen sekolah yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka meminta agar pihak terkait tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat.

Pengamat pendidikan menilai, jika konflik internal di sebuah sekolah tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa sangat serius terhadap kualitas pendidikan dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa. Jika polemik berkepanjangan terjadi, tentu perlu ada evaluasi terhadap kepemimpinan dan manajemen,” jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMK Teknologi Assalam belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan masyarakat yang meminta pergantian kepala sekolah.

Sementara itu, warga berharap pihak yayasan maupun instansi pendidikan segera turun tangan sebelum polemik ini semakin meluas dan memicu reaksi yang lebih besar dari masyarakat.

Red/fzl

Jasa Raharja Hadiri Pelepasan Tim Liputan Mudik B-Universe 2026, Dukung Informasi Publik yang Akurat dan Keselamatan Berkendara Selama Idul Fitri 2026

Jasa Raharja Hadiri Pelepasan Tim Liputan Mudik B-Universe 2026, Dukung Informasi Publik yang Akurat dan Keselamatan Berkendara Selama Idul Fitri 2026

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News- 

Upaya menghadirkan informasi yang akurat dan cepat Kepada masyarakat selama periode ldulfitri 2026 diperkuat melalui pelepasan Tim Liputan Arus Mudik B-Universe 2026 yang digelar pada Selasa, 10 Maret 2026 di Kantor B-Universe, Tangerang. 

Dalam kegiatan tersebut, Jasa Raharja hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penyebaran informasi publik yang kredibel sekaligus upaya bersama meningkatkan keselamatan berkendara pada masa arus mudik dan balik Idul fitri 2026.

Kehadiran Jasa Raharja dalam kegiatan ini mencerminkan peran aktifnya dalam memberikan perlindungan dasar melalui asuransi kecelakaan, sekaligus mendukung penguatan ekosistem layanan transportasi nasional yang terintegrasi.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Jasa Raharja, sebagai BUMN yang menjadi bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, terus berkomitmen memastikan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Acara pelepasan tim liputan B-Universe ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi. Bersama Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dan Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, hadir pula Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., serta Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono.

Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa program liputan mudik ini telah menjadi agenda tahunan yang bertujuan memberikan gambaran kondisi perjalanan mudik secara faktual kepada masyarakat. Melalui peliputan langsung dari berbagai titik jalur mudik, tim jurnalis akan menyampaikan perkembangan arus lalu lintas secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, sehingga perjalanan mudik menjadi lebih aman dan nyaman.

"Kami berkomitmen menyampaikan situasi arus mudik secara apa adanya dan melakukan pembaruan informasi secara berkala, bahkan setiap jam. Dengan laporan langsung dari lapangan, masyarakat dapat memperoleh gambaran kondisi sebenarnya sekaligus meminimalkan penyebaran informasi yang tidak akurat," ujar Enggartiasto saat membuka acara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026.Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat selama periode mudik diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang.

"Pemerintah menyiapkan transportasi multimoda agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar. Kami memastikan kesiapan jalan nasional, jalan tol, maupun jalur arteri, sekaligus mengantisipasi titik-titik rawan kemacetan. Dukungan informasi dari tim liputan B-Universe di lapangan sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi cepat dan akurat," ujarnya.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa perusahaan terus memperkuat kesiapan pelayanan selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, media, dan berbagai stakeholder menjadi

kunci dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman dan tertib.

"Kami melihat bahwa arus mudik tahun ini diperkirakan sangat tinggi. Oleh karena itu, Jasa Raharja bersama berbagai pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk pengoperasian posko pelayanan terpadu di sejumlah titik jalur mudik yang terintegrasi dengan berbagai stakeholder," ujar Awaluddin.

Fasilitas yang terdapat di posko pelayanan terpadu ini di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan, pengecekan kendaraan, hingga tempat istirahat bagi pemudik. 

Petugas Jasa Raharja akan bersiaga di posko-posko tersebut untuk membantu memberikan berbagai layanan kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan prima sekaligus mendukung terciptanya perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

"Melalui posko pelayanan terpadu, kami ingin memastikan pemudik mendapatkan

dukungan yang dibutuhkan selama perjalanan. Ini adalah bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk melayani sepenuh hati sekaligus memastikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menggunakan berbagai moda transportasi," tambahnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, Jasa Raharja memastikan bahwa perlindungan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama selama periode Angkutan Lebaran. 

Sinergi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, media, serta para stakeholder terkait diharapkan mampu menghadirkan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan selamat bagi seluruh masyarakat.

(Red/fzl)

Dirjen KP2MI Rinardi Ungkap Modus Penipuan Penempatan PMI ke Libya Lewat Dubai dan Istanbul

Dirjen KP2MI Rinardi Ungkap Modus Penipuan Penempatan PMI ke Libya Lewat Dubai dan Istanbul

Redaksi       Comment   

Jakarta - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat mengenai bahaya penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, terutama ke Libya. Praktik perekrutan ilegal masih terjadi meskipun pemerintah telah memberlakukan moratorium pengiriman pekerja domestik ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Direktur Jenderal Pelindungan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi, mengungkapkan bahwa laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli menunjukkan masih adanya arus keberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal menuju Libya.

“Walaupun pemerintah telah menetapkan moratorium pengiriman pekerja domestik ke Timur Tengah, laporan dari KBRI Tripoli menunjukkan masih ada pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural ke Libya,” kata Rinardi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, sebagian besar pekerja migran tersebut awalnya direkrut dengan janji pekerjaan di negara lain seperti Uni Emirat Arab atau Turkiye. Namun setelah tiba di negara transit, mereka justru diberangkatkan ke Libya tanpa penjelasan yang memadai mengenai kondisi kerja yang akan dihadapi.

Negara transit yang kerap digunakan dalam praktik tersebut antara lain Dubai dan Istanbul. Dari sana para pekerja kemudian diterbangkan ke kota-kota di Libya seperti Tripoli atau Benghazi.

Setibanya di Libya, banyak pekerja migran menghadapi persoalan serius dengan majikan. Beberapa di antaranya melaporkan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan harus mencari perlindungan ke KBRI karena mengalami kesulitan.

Permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Ketika ingin kembali ke Indonesia, para pekerja migran tersebut harus menghadapi proses administrasi yang rumit dan biaya yang tidak sedikit.

Rinardi menjelaskan, pekerja migran harus memenuhi berbagai persyaratan seperti dokumen paspor, izin tinggal, hingga izin keluar dari negara tersebut. Selain itu, terdapat denda pajak warga asing sekitar 75 dinar Libya per bulan serta biaya exit permit sekitar 555 dinar.

Dalam beberapa kasus, pekerja yang menghentikan kontrak sebelum dua tahun juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada majikan dengan nilai antara 5.000 hingga 7.000 dolar AS.

Jika seluruh biaya tersebut dihitung, total pengeluaran untuk proses pemulangan dapat melampaui Rp100 juta per orang, termasuk denda, kompensasi kepada majikan, serta tiket pesawat. Proses pemulangan bahkan dapat berlangsung selama berbulan-bulan.

Karena itu, KP2MI mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas prosedurnya.

Pemerintah juga meminta warga negara Indonesia yang sedang transit di Dubai atau Istanbul dan diminta melanjutkan perjalanan ke Libya untuk segera menolak dan mencari bantuan.

“Jika mengalami situasi tersebut, segera minta bantuan petugas bandara untuk menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai atau Istanbul agar mendapatkan perlindungan,” tegas Rinardi.

Selain itu, calon pekerja migran Indonesia diminta memastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi. Informasi terkait job order dan legalitas penempatan dapat diperiksa melalui sistem resmi pemerintah pada laman siskop2mi.

Pemerintah berharap langkah kewaspadaan ini dapat mencegah semakin banyak warga Indonesia yang menjadi korban penempatan kerja ilegal di luar negeri.

(Red/Ersya)

Groundbreaking Rusun Subsidi di Meikarta, Pemkab Bekasi Dukung Program 3 Juta Rumah

Groundbreaking Rusun Subsidi di Meikarta, Pemkab Bekasi Dukung Program 3 Juta Rumah

Redaksi       Comment   

Cikarang Selatan - Analisa Rakyat News - 

Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Presiden dalam penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat. 

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sektor swasta pada kegiatan groundbreaking pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut.

“Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi tentu siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, usai kegiatan groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Minggu (08/03/2026). 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi tersebut telah melalui proses panjang untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang, serta masyarakat calon konsumen,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi.

“Kepastian hukum sangat penting. Tanpa kepastian hukum, pengembang, kontraktor, perbankan maupun masyarakat tentu akan ragu untuk terlibat dalam pembangunan perumahan,” katanya.

Maruarar menambahkan pembangunan hunian vertikal menjadi solusi efisiensi pemanfaatan lahan di tengah keterbatasan tanah di kawasan perkotaan.

“Dengan luas sekitar 30 hektare, kawasan ini dapat menampung ratusan ribu unit hunian. Jika dibangun rumah tapak, tentu membutuhkan lahan yang jauh lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menilai kawasan tersebut memiliki ekosistem yang mendukung kebutuhan masyarakat karena dekat dengan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar, serta kawasan industri sebagai pusat lapangan kerja.

“Pembangunan perumahan juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor industri serta membuka peluang kerja bagi masyarakat,” kata Maruarar.

Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pembangunan rusun subsidi tersebut sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah

“Pada bulan Ramadan ini kita menyaksikan momentum yang sangat baik. Saya kira tidak berlebihan jika kegiatan hari ini disebut sebagai peristiwa yang bersejarah,” ujarnya.

Ia menjelaskan pembangunan tersebut didukung kontribusi pihak swasta yang menyerahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat.

“Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat,” katanya.

(Red/AR)