AR NEWS

Kamis, 19 Februari 2026

Update Dugaan TPPO 13 Perempuan Asal Jabar di NTT, Polda Jabar Atur Strategi Pemulangan Korban

Bandung - Analisa Rakyat News - 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan menyampaikan informasi terkini perihal 13 perempuan asal Jabar yang menjadi korban kekerasan saat bekerja di sebuah Pub Karaoke di wilayah Sikka, NTT.

Menurut Hendra, sejak 3 Februari 2026 jajaran Polres Sikka telah menerbitkan laporan dari tindakan responsif di mana saat itu patroli jaganya merespon postingan di media sosial, ada salah satu karyawan di Pub Karaoke wilayah Sikka, NTT, mengalami ancaman fisik dan kekerasan.

Kemudian, dilakukan razia dan benar soal keluhan yang dialami karyawan karaoke di sana, dan terkumpul ada 13 perempuan asal Jabar yang menjadi korbannya, seperti asal dari Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Cianjur, dan lainnya.

Mereka memang ada ikatan pekerjaan di sana dan ada dugaan indikasi korbannya juga masih di bawah umur. Tapi kami masih lakukan penyelidikan. Yang jelas, kasus ini menjadi perhatian Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan," katanya di Mapolda Jabar, Kamis (19/2/2026).

Kabid Humas menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi terkait proses penanganan hukum kasus ini. Pasalnya, para korban ini tak bisa menunggu lama untuk diamankan di Polres Sikka, maka dilakukan kerjasama dengan LSM untuk perlindungan mereka di Sikka.

"Kami lakukan rapat-rapat antara Polda Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar perihal strategi pemulangannya. Memang ada agenda atau rencana dari pak KDM di mana 20 Februari 2026 tepat setahun dia memimpin Jabar, sehingga ada upaya melindungi masyarakat dengan membawanya pulang ke Jabar tanpa mengganggu proses penyidikan di sana," katanya

Hendra menegaskan, jajaran Polda Jabar sampai saat ini masih melakukan proses persiapan keberangkatan ke sana.

"Pastinya bukan sekedar menjemput lalu pulang. Tapi, ada ikatan pekerjaan yang harus diselesaikan serta edukasi dan imbauan ke warga bahwa harus benar-benar memilah soal pekerjaan ini. Kasus ini kan diawali dari adanya iming-iming gaji besar antara Rp 8-10 juta. Tapi, transportasi dan akomodasi mereka di sana oleh para pemilik karaoke harus diperhitungkan pula, karena para karyawan ini diberikan target dan banyak yang tak memenuhi target itu, yang akhirnya banyak pola, semisal denda atau hukuman untuk mengikat para karyawan. Jadi, ketidaknyamanan itu berubah menjadi pengekangan pekerjaan, bahkan sampai ada ancaman fisik dan siksaan ke mereka," ujarnya.

(Red/AR)

Sambut Ramadan, Sekda Ajak ASN Perkuat Ibadah dan Pelayanan Publik


Cikarang Pusat - Analisa Rakyat News -

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyambut Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin baik sebagai pribadi maupun sebagai aparatur pemerintah.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Upacara Pengibaran Bendera di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu, (18/02/2026). Meski rintik hujan tipis mengguyur, namun barisan pegawai tetap berdiri tegap mengikuti seluruh rangkaian dengan penuh khidmat.

Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyampaikan Ramadan sebagai bulan penuh berkah merupakan momentum dalam peningkatan kualitas ibadah, pengendalian diri sekaligus kualitas akhlak dan etos kerja.

“Saya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyambut Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin, baik sebagai pribadi maupun sebagai aparatur pemerintah,” ujarnya.

Endin menambahkan sebagai ASN, tidak hanya dituntut untuk peningkatan ibadah personal. Tetapi juga harus sejalan dengan peningkatan kualitas pengabdian maupun pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

“Nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, kedisiplinan, empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial harus tercermin dalam cara kita bekerja dan melayani,” ungkapnya.

Lebih lanjut Endin menjelaskan menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan penyesuaian jam kerja bagi perangkat daerah. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 800.1.6.2/SE-24/BKPSDM/2026 tentang Penetapan Jam Kerja ASN selama Ramadan 1447 H/2026 M.

Dalam aturan tersebut, perangkat daerah dengan 5 hari kerja masuk pada pukul 07.30 - 14.30 WIB untuk hari Senin hingga Kamis dan 07.30 - 15.00 WIB pada hari Jumat.

Sementara bagi perangkat daerah dengan 6 hari kerja masuk pada pukul 07.30 - 14.00 WIB pada hari Senin sampai Jumat. Kemudian bagi perangkat daerah yang masuk pada hari Sabtu, jam kerja ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB. Adapun untuk waktu istirahat menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Sekda Kabupaten Bekasi menegaskan penyesuaian jam kerja bertujuan untuk memberi ruang bagi pegawai dalam menjalankan ibadah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pegawai dalam menjalankan ibadah, namun tidak boleh menurunkan kinerja dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

(Red/AR)

Tim Relawan Dan Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Membentuk Pelatihan Penyelamatan Rescue

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News - 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, terus menggulirkan program-program inovatif dalam rangka mendongkrak pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya percepatan pembangunan infrastruktur, berbagai program pelatihan juga dijalankan demi meningkatkan kapasitas masyarakat yang selaras dengan visi dan misi Ciketingudik Juara.

Baru-baru ini, LPM Ciketingudik membentuk Tim Relawan Rescue yang berasal dari unsur masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, seluruh relawan langsung dibekali pelatihan penyelamatan pada Minggu (15/2) oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta didukung unsur Tiga Pilar dari Polsek Bantargebang dan Koramil 05/Bantargebang.

Ada beberapa materi yang diserap ralawan rescue bentukan LPM Ciketingudik ini. Antara lain manajemen dan mitigasi bencana, cara membaca peta saat proses evakuasi, mitigasi kebakaran dengan praktek pemadaman api secara tradisional mauoun dengan menggunakan alat APAR, menanggulangi serangan ular, dan pertolongan di permukaan air.

Seluruh peserta juga dibekali peralatan standar yang digunakan tim rescue dalam melakukan penyelamatan. Antusiasme pun ditunjukkan para relawan saat mengikuti pelatihan penyelamatan yang dipusatkan di kawasan Taman Polder Ciketingudik ini.

Menurut penjelasan Ketua LPM Ciketingudik Salim Samsudin, pembentukan tim relawan rescue ini menjadi bagian upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas diri bagi masyarakat Ciketingudik. “Kami ingin setiap individu masyarakat Ciketingudik memiliki kapasitas diri dengan keahlian dan keterampilan yang bisa diandalkan untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan,” tegasnya.

Kehadiran tim relawan rescue ini, lanjut Salim, tidak hanya difungsikan untuk upaya penyelamatan di wilayah Ciketingudik. “Tim rescue ini akan memiliki tanggung jawab untuk membantu, menolong, dan menyelamatkan seluruh masyarakat yang membutuhkan, dan tim ini juga siap jika diperlukan masyarakat yang berada di luar wilayah Kelurahan Ciketingudik,” ulasnya.

Salim memastikan pembentukan tim relawan rescue ini bukan hanya sebatas mengikuti pelatihan saja. “Harus diimplementasikan melalui praktek nyata, ketika kelak ada masyarakat yang membutuhkan, tim rescue harus siap siaga,” pungkasnya. 

(Red/slmt)

Rabu, 18 Februari 2026

Dorong Transportasi Publik yang Berkeselamatan, Jasa RaharjaLakukan Kunjungan Kerja ke Perum DAMRI Station Kemayoran

Jakarta - Analisa Rakyat News -
 Upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem keselamatan transportasi publik terus dilakukan Jasa Raharja melalui penguatan koordinasi langsung dengan para operator angkutan. Salah satunya diwujudkan melalui kunjungan kerja Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin ke Perum DAMRI Cabang Kemayoran, Jakarta, sebagai bagian dari langkah strategis membangun ekosistem layanan yang aman, andal, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026 tersebut, Direktur
Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, yang didampingi oleh Radito Risangadi, Kepala Kanwil Utama DKI Jakarta Jasa Raharja, disambut oleh jajaran manajemen Perum DAMRI. Hadir Direktur Teknik & Fasilitas Arifin, VP Kualitas & Fasilitas Pelayanan Ardini Dewi Ciptanti, VP Operasional & Keselamatan Wahyu Susilo, serta VP General Service Ahmad Daroini. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan langkah strategis dalam penguatan standar keselamatan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Awaluddin menyampaikan penguatan sinergi antara Jasa Raharja dan DAMRI dalam memastikan standar keselamatan transportasi publik berjalan optimal melalui koordinasi teknis dan pengawasan preventif. Jasa Raharja juga terus mendorong implementasi budaya keselamatan berbasis ekosistem melalui kolaborasi program berkelanjutan, termasuk pelatihan penanganan gawat darurat (PPGD) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mitigasi risiko kecelakaan, dan tentunya membuka peluang kolaborasi strategis melalui
pemanfaatan data manifest penumpang DAMRI guna meningkatkan akurasi
perlindungan dan percepatan layanan santunan.

"Keselamatan tidak bisa dibangun secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat, sistem yang terintegrasi, serta komitmen bersama untuk membangun budaya safety yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap perjalanan
masyarakat terlindungi secara optimal dan profesional," ujarnya.

Awaluddin menambahkan bahwa pemanfaatan data manifest menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan, termasuk dalam optimalisasi layanan asuransi kecelakaan Jasa Raharja.

"Dengan dukungan data yang akurat dan
real time, proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan, sehingga prinsip negara hadir dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Sebagai bagian dari ekosistem BUMN yang berada di bawah koordinasi Danantara Indonesia, sinergi antara kedua perusahaan ini diharapkan dapat memperkuat peran transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas nasional. 

Kolaborasi ini juga sejalan dengan semangat menghadirkan pelayanan prima yang mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Teknik & Fasilitas Perum DAMRI Arifin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah terjalin selama ini. la juga berharap adanya penguatan kerja sama melalui program kesehatan pengemudi.

Menurutnya, pengemudi yang sehat dan prima merupakan salah satu kunci utama
dalam menciptakan layanan transportasi publik yang aman dan terpercaya.

"Kami berharap dukungan Jasa Raharja dapat diperkuat melalui pelaksanaan program driver health check secara berkala. Upaya ini sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan dan kesiapan fisik pengemudi, sehingga keselamatan perjalanan penumpang dapat terus terjamin," ujar Arifin.

Melalui kunjungan kerja ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk melayani
sepenuh hati dalam mendukung sistem transportasi nasional yang berkeselamatan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Dengan memperkuat kolaborasi
bersama DAMRI dan para stakeholder lainnya, perusahaan terus berusaha untuk
dapat menghadirkan layanan yang semakin responsif, profesional, dan berkelanjutan, sebagai wujud nyata kontribusi Jasa Raharja dalam memperkuat pelayanan publik dan mewujudkan keselamatan bagi seluruh masyarakat.

(Red/fzl)

Selasa, 17 Februari 2026

Peresmian Mushallah Al Karimah Di Hadiri Ketua LPM Ciketing Udik Salim Samsudin Dan Menyerahkan 36 Santunan Untuk Anak Yatim

Kota Bekasi - Analisa Rakyat News -

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, secara simbolis meresmikan penggunaan Mushalla Al Karimah yang berlokasi di RT 003 RW 02 Kelurahan Ciketingudik, Minggu(15/2). Kegiatan ini dirangjai dengan program Subuh Keliling Sambil Ngaji (Suling Sangaji) yang rutin dilaksanakan masyarakat muslim di Ciketingudik,

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyerahan santunan untuk 36 anak yatim oleh pengurus Darul Yatim. Program santunan ini juga nerupakan program rutin tiap bulan yang digiatkan pengurus RW 02 bersama pengurus RT dan Dewan Kemakmuran Masjid/Mushalla (DKM) setempat.

Perrsmian Mushalla Al Karimah ditandai dengan pengguntingan pita oleh Lurah Ciketingudik, Usep Sudharma Wijaya, serta penandatanganan prasasti oleh Ketua LPM Ciketingudik, Salim Samsudin. Nampak hadir Ketua RW 02 Ciketingudik, Suro Sinar Surya, bersama jajaran pengurus RT dan tokoh masyarakat.

Usai peresmian, Salim Samsudin, menyatakan pembangunan Mushalla Al Karimah sesuai dengan usulan masyarakat dan pengurus DKM terkait kebutuhan sarana ibadah yang nyaman. “Alhamdulillah masyarakat muslim di lingkungan Mushalla Al Karimah sudah bisa melaksanakan shalat tarawih berjamaah secara nyaman di mushalla ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Salim menghimbau kepada seluruh masyarakat muslim agar terus memakmurkan mushalla ini dengan kegiatan keagamaan. “Lebih mulia lagi jika jamaah memiliki semangat untuk memakmurkan mushalla ini dengan beragam kegiatan keagamaan, termasuk untuk mensyiarkan ajaran Islam,” katanya.

Salim juga mengingatkan para jamaah untuk bersama menjaga kondisi mushalla agar tetap bisa dimanfaatkan kegunaannya hingga waktu lama. “Ayo kita jaga bersama-sama, jaga kebersihan lingkungan mushalla, kita rawat mushalla ini, bagaimana pun merawat akan lebih sulit daripada membangun,” pungkasnya.

(Red/slmt)

Kapolri Perintahkan Faskes Polri Bisa Digunakan Buruh Peserta BPJS Kesehatan

Kabupaten Tangerang - Analisa Rakyat News -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri menerima pelayanan kesehatan bagi buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan. Jenderal Sigit mengatakan hal ini menjadi komitmen Polri dalam membantu kaum buruh.

"Terkait dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang saat ini dikelola dengan menggunakan BPJS ya, BPJS Kesehatan, mungkin juga nanti Pak Kapusdokkes, teman-teman buruh kalau memang akan memanfaatkan fasilitas kesehatan kita, mungkin juga bisa dibantu," kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-53 KSPI yang berlangsung di PT Victory Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).

Kapolri meminta Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana mengecek faskes kesehatan milik Polri yang dapat membantu para buruh peserta BPJS untuk berobat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini diberikan agar para buruh peserta BPJS memiliki lebih banyak pilihan untuk berobat.

"Tolong dicek sehingga kemudian ada pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk rekan-rekan buruh terkait dengan masalah kesehatannya," ujar Kapolri.

"Terhadap rekan-rekan buruh yang mendapatkan pelayanan BPJS, silakan apabila akan menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan milik Polri di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memang di situ dibutuhkan pelayanan dari teman-teman serikat buruh," terang Kapolri.

Jenderal Sigit menyampaikan, ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan bantuan secara maksimal kepada para kaum buruh. Langkah ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Polri dalam mendukung program pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

"Saya kira ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk juga memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang memang harus kita berikan. Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti," tutur Kapolri.

Kapolri juga memerintahkan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk terus memberikan pendampingan kepada seluruh buruh. Terutama terhadap kaum buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita semua ingin bahwa apapun yang terjadi, tentu ini bisa kita mitigasi seminimal mungkin sehingga tidak berdampak kepada rekan-rekan buruh. Desk ketenagakerjaan, tolong betul-betul diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rekan-rekan buruh, khususnya yang berdampak PHK," ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.

Kapolri mengatakan Polri melalui Desk Ketenagakerjaan terus berupaya memitigasi para buruh agar tak terkena PHK. Tak hanya itu, Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk senantiasa memberikan pendampingan dan pelayanan maksimal ketika para buruh sedang memperjuangkan hak-haknya.

Jenderal Sigit menjelaskan, Polri berkomitmen untuk ikut menjaga iklim investasi. Kapolri menyampaikan lagi komitmen Polri untuk memperjuangkan hak buruh. Komitmen Polri ini untuk mewujudkan kesejahteraan para buruh.

"Di hari ulang tahun yang ke-53 ini, harapan kita perjuangan rekan-rekan semua, perjuangan rekan-rekan buruh untuk mewujudkan buruh yang sejahtera, tentunya ini menjadi perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, Polri tentunya akan terus mendukung apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan buruh semua," terang Kapolri.

( Red/AR ) 

Senin, 16 Februari 2026

Revisi Batas Wilayah Disepakati, Bekasi dan Jakarta Timur Tak Lagi Abu-abu

Jakarta - Analisa Rakyat News -

Pemerintahan Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah krusial dalam merapikan batas wilayah yang selama ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih administrasi. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, menghadiri rapat asistensi dan monitoring penting terkait penyusunan draft perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur batas daerah antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur.

Rapat strategis yang digelar di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, ini menjadi momentum penting dalam upaya memperjelas garis batas administratif antara dua wilayah padat penduduk tersebut. Hasil pertemuan tersebut melahirkan Berita Acara Kesepakatan yang akan menjadi landasan resmi bagi Kementerian Dalam Negeri untuk memproses perubahan regulasi secara final.

Sejumlah institusi kunci turut hadir dalam pembahasan yang dinilai sangat sensitif dan berdampak luas ini. Mulai dari unsur TNI AD, Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga tim penegasan batas daerah dari DKI Jakarta, Jakarta Timur, dan Kota Bekasi. Kehadiran para pihak ini menunjukkan bahwa penataan ulang batas wilayah bukan sekadar formalitas, melainkan proses serius yang menentukan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan di lapangan. 

Perubahan regulasi ini difokuskan pada penyesuaian teknis di sejumlah titik perbatasan yang selama ini memerlukan pembaruan koordinat berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pemetaan geospasial terbaru. Dua kawasan yang menjadi sorotan utama adalah perbatasan antara Kelurahan Medan Satria (Bekasi) dengan Ujung Menteng (Jakarta Timur), serta Kelurahan Jaticempaka (Bekasi) dengan Cipinang Melayu (Jakarta Timur).

Penyesuaian ini dinilai sangat penting untuk mengakhiri potensi konflik administratif yang bisa berdampak pada pelayanan publik, tata ruang, hingga administrasi kependudukan. Dengan garis batas yang lebih jelas dan akurat, pemerintah berharap tidak ada lagi kebingungan terkait kewenangan wilayah, perizinan, maupun hak masyarakat di kawasan perbatasan.

Sekda Kota Bekasi, Junaedi, menegaskan bahwa penegasan batas wilayah bukan hanya soal peta dan koordinat, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Ia menekankan bahwa revisi ini akan memberikan kejelasan administratif yang selama ini dinantikan warga.

Menurutnya, kesepakatan ini juga akan berdampak langsung pada berbagai aspek penting, mulai dari penataan ruang, pengelolaan pembangunan, perizinan, hingga validitas administrasi kependudukan dan daftar pemilih tetap di wilayah perbatasan.

Langkah ini menjadi fase penting dalam proses finalisasi perubahan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan tercapainya kesepakatan lintas instansi, diharapkan penetapan batas wilayah baru antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur dapat segera disahkan, sekaligus mengakhiri potensi polemik batas daerah yang selama ini menjadi perhatian.

 (Red/AR)
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done