Cimahi - Analisa Rakyat News
Pemerintah Kota Cimahi kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola birokrasi melalui pelantikan 123 pejabat struktural dan fungsional yang dilaksanakan pada Jumat (18/7) di Convention Hall Cimahi Techno Park. Momen ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi birokrasi, sekaligus menandai komitmen Pemkot Cimahi dalam menerapkan sistem merit dan manajemen talenta ASN secara menyeluruh.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mencakup 122 pejabat administrator dan pengawas, serta satu pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan. Momentum ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen penerapan manajemen talenta ASN bersama Kepala BKN Kantor Regional III Bandung, Wahyu, S.Kom., M.A.P., sebagai bentuk nyata transformasi sumber daya manusia aparatur.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses rotasi-mutasi telah dijalankan secara normatif, akuntabel, dan berbasis kompetensi, sesuai ketentuan dari Kemendagri dan BKN. Ia menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar yang harus diemban dengan penuh integritas dan tanggung jawab. “ASN harus mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. Gunakan jabatan ini untuk melayani, bukan dilayani,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKN Kanreg III Bandung mengapresiasi langkah cepat Pemkot Cimahi dalam mengisi kekosongan jabatan dan menjalankan kebijakan nasional kepegawaian, termasuk pengangkatan CPNS dan PPPK secara tepat waktu. Ia juga mendorong optimalisasi manajemen talenta sebagai instrumen strategis dalam penempatan jabatan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
Penerapan manajemen talenta ini selaras dengan PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2020, yang mengedepankan meritokrasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan ASN. Melalui komitmen ini, Cimahi menargetkan terciptanya birokrasi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing tinggi.
Dengan pengisian jabatan secara definitif ini, diharapkan roda pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, serta pelayanan publik semakin cepat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
A.R